SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan mengaku jika pihaknya dan pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran keuangan daerah sebesar 2 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT).
Langkah tersebut menyikapi atensi pemerintah pusat dan daerah yang akan dianggarkan lewat penyesuaian APBD 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui dana transfer umum (DTU). Seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
"Dua persen alokasi dana transfer itu ditujukan langkah pemulihan ekonomi. Kebijakan untuk menekan lajunya inflasi dampak berubahan harga BBM tersebut yang mulai kita alokasikan dalam APBD Perubahan 2022 ini," ungkapnya kepada Riau Pos, Ahad (11/9/2022) siang.
Walaupun demikian ia tidak menampik perlu pertimbangan yang matang dalam mengatur perencanaan arah kebijakan tersebut. Mengingat kondisi keuangan daerah setempat sedang mengalami defisit.
"Defisit memang. Tapi kami belum tau pasti besaran detail berapa. Karena masih dalam rangkaian pembahasan. Yang jelas gambarannya di atas Rp 100 milliar," ungkapnya.
Namun ia optimis mampu mengelaborasikan defisit tersebut agar tidak memberatkan beban masyarakat hingga dan kegiatan prioritas tetap berjalan sesuai rencana. "Artinya akan ada pergeseran-pergeseran kegiatan yang positif dilakukan. Seperti kegiatan yang tidak seharusnya, dapat disingkirkan untuk membantu mengurangi beban masyarakat," ujarnya.
Rencana itu juga dibenarkan oleh Plt Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti, Sakinul Wadi pada hari yang sama. "Benar, karena itu memang menjadi amanat pemerintah pusat. Bentuk kegiatan masih dibahas apakah nantinya dalam bentuk penyaluran BLT ataupun operasi pasar. Yang jelas masih kami bahas bersama OPD teknis," ujarnya melalui panggilan telpon genggam.
Atensi itu pula yang menyebabkan molornya pembahasan finalisasi dokumen persiapan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2022. "Ini masih berlangsung rapat menuju finalisasi KUA-PPAS. Mudah mudahan rampung dalam waktu dekat ini," ungkapnya.
Untuk itu, Wadi mengaku belum bisa membeberkan gambaran terhadap besaran usulan anggaran dan belanja perubahan pembahasan sementara. Termasuk besaran defisit anggaran. Namun seluruh rujukan pembahasan tetap berdasarkan program skala prioritas.
Namun ia memastikan jika penyerahan rancangan kepada badan anggaran DPRD akan dilaksanakan dalam waktu dekat. "Setelah ini rampung baru nanti kita serahkan ke badan anggaran DPRD kabupaten Kepulauan Meranti. Dan itu akan berlangsung dalam waktu dekat. Namun untuk pengesahan bisa kita ketahui setelah rancangan pembahasan berada tingkat banggar," bebernya.
Ia yakin pengesahan APBD Perubahan 2022 tetap akan berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena ada konsekuensi yang menanti jika melewati dari batas yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu Rai.
"Jalasnya kita kejar agar tepat waktu. Karena kalau lambat bakal ada sanksi dari Kemenkeu," ujarnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: E Sulaiman
