RAMALLAH (RIAUPOS.CO) - Otoritas Palestina (PA) akan memulihkan hubungan dengan Israel dan melanjutkan koordinasi keamanan dan sipil dengan negara Zionis tersebut. Hal itu diungkapkan seorang menteri Palestina, enam bulan setelah Presiden Mahmoud Abbas menarik diri dari semua perjanjian, karena rencana aneksasi Israel.
"Jalannya hubungan dengan Israel akan kembali seperti semula," kata Menteri Urusan Sipil PA Hussein al-Sheikh pada Selasa (17/11/2020).
Dia mengatakan langkah tersebut datang sehubungan dengan kontak yang dilakukan Presiden Abbas baru-baru ini mengenai komitmen Israel terhadap perjanjian yang ditandatangani dengan Palestina, dan berdasarkan surat resmi tertulis dan lisan yang diterima PA.
Pada Mei, Abbas memutuskan hubungan dengan Israel sebagai tanggapan atas rencana aneksasi permukiman Yahudi di Tepi Barat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Rencana aneksasi ditunda setelah Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada Agustus, dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS).
Dimulainya kembali hubungan Israel-Palestina dapat membuka jalan bagi Israel untuk membayar pajak impor tiga miliar shekel (Rp12,5 miliar) yang telah dipotong dari PA. Hilangnya pendapatan telah memaksa PA untuk memotong sebagian gaji pegawai negeri di tengah pandemi Covid-19.
"Pandemi adalah bagian dari alasan pembaruan hubungan dengan Israel," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, seperti dikutip oleh Reuters.
Dia menambahkan bahwa tanggapan berkoordinasi diperlukan untuk membantu mengekang penyebaran virus di antara pemukim Israel di Tepi Barat dan di antara pekerja lintas perbatasan Palestina.
Hubungan yang diperbarui berisiko menggagalkan pembicaraan rekonsiliasi antara partai politik Abbas, Fatah, dan organisasi militan Hamas, yang dilanjutkan di Kairo pekan ini.
Sumber: Reuters/News/Arab News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
(dka)
