RAMALLAH (RIAUPOS.CO) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pemilihan anggota legislatif dan presiden pada 2021. Ini merupakan pemilu pertama di Palestina sejak 15 tahun dalam upaya untuk mencairkan perpecahan antarfaksi yang berlangsung lama.
Dalam keputusan yang dikeluarkan kantor presiden, Pemerintah Otoritas Palestina (PA) akan menggelar pemilihan anggota legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli 2021.
"Presiden menginstruksikan komisi pemilihan dan semua aparatur negara untuk meluncurkan proses pemilihan demokratis di semua kota di tanah air," bunyi pernyataan, mengacu pada Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (16/1/2021).
Faksi politik Palestina yang berseteru sepakat untuk melakukan rekonsiliasi dan menghadirkan front persatuan sejak Israel meneken kesepakatan damai dengan empat negara Arab, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, pada tahun lalu.
Kesepakatan itu membuat kecewa warga Palestina dan membuat mereka semakin terisolasi. Hamas, salah satu faksi yang merupakan pesaing utama Abbas, menyambut baik pengumuman tersebut.
"Kami telah mengupayakan dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan semua hambatan sehingga dapat mencapai hari ini," demikian pernyataan Hamas.
Hamas berharap pemilu berjalan dengan adil, di mana para pemilih dapat mengekspresikan keinginan mereka tanpa batasan atau tekanan.
Pengumuman yang disampaikan Jumat (15/1/2021) itu hanya selang beberapa hari sebelum pelantikan presiden AS terpilih Joe Biden, sebuah sinyal bahwa Palestina ingin membina hubungan baru dengan AS setelah melewati masa-masa terburuk di bawah kepemimpinan Donald Trump.
"Seolah-olah Palestina memberi tahu pemerintah AS yang akan datang, 'kami siap untuk terlibat'," kata analis Gaza, Hani Habib.
Namun analis senior Tepi Barat, Hani Al Masri, tak yakin pemilu akan terwujud. Pemicunya konflik antara Fatah yang dipimpin Abbas dengan Hamas serta kemungkinan oposisi AS, Israel, dan Uni Eropa terhadap pemerintah Palestina.
Negara Barat kemungkinan akan menolak pemerintahan Palestina hasil pemilu jika di dalamnya terdapat Hamas, kelompok yang dimasukkan dalam daftar teroris.
"Apakah itu akan mengakhiri perpecahan atau membuatnya abadi, akankah hasilnya dihormati oleh Palestina, Israel, dan Amerika?” ujar Masri.
Palestina terakhir menggelar pemilu legislatif pada 2006, menghasilkan kemenangan mengejutkan oleh Hamas. Sejak itu terjadi keretakan yang semakin dalam ketika Hamas merebut kendali militer di Gaza pada 2007.
Namun berdasarkan polling terbaru pada Desember 2020 yang digelar Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menunjukkan Fatah mendapat 38 persen dukungan dan Hamas 34 persen.
Meski demikian polling memprediksi calon kuat presiden dari Hamas, Ismail Haniya, akan unggul di pilpres dengan memperoleh 50 persen lebih suara, sementara Abbas 43 persen.
Dalam pilpres terakhir pada 2005, Abbas memenangkan pemilu, namun saat itu Hamas tak ikut. Hal yang membuat Abbas masih berkuasa sebagai Presiden Palestina hingga saat ini.
Sumber: Reuters/Arab News/Daily Mail
Editor: Hary B Koriun
