JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pejabat Kementerian PUPR dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek penyediaan air bersih, Kamis (28/12). Selain pejabat Kementerian PUPR, dari OTT ini, total sebanyak 20 turut diamankan oleh tim lembaga antirasuah.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dugaan transaksi suap-menyuap kasus ini terjadi di bilangan Jakarta. “20 orang tersebut sudah kami amankan semuanya dari Jakarta, jadi transaksinya (suap) terjadi di Jakarta. Jadi kami menduga transaksi yang pertama terkait fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kementerian PUPR ini,” terang Febri kepada awak media, Sabtu (29/12).
Hingga saat ini, lembaga antikorupsi itu tengah mendalami proyek apa saja yang diduga dimainkan pejabat Kementerian PUPR, termasuk beberapa daerah yang pernah terkena bencana.
“Termasuk di Donggala atau Palu, tapi kami sedang mengidentifikasi hal tersebut, apakah dugaan suap atau fee proyeknya juga secara keseluruhan diterapkan di seluruh daerah. Karena cukup banyak proyek yang teridentifikasi dan ini perlu dalami lebih lanjut,” jelas Febri.
Ini penting dilakukan sebab kasus ini menjadi perhatian KPK karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Sebenarnya dalam konteks penanganan perkara ini adalah dugaan keterkaitan perkara ini dengan proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena proyek penyediaan air minum itu adalah proyek yang kami pandang strategis,” ungkapnya.
Sekadar informasi, sebelumnya KPK melakukan OTT di Kementerian PUPR dengan mengamankan 20 orang yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPKsejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR. Tim KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp 500 juta dan 25.000 dolar Singapura serta satu kardus uang yang belum diketahui jumlahnya sebab masih proses penghitungan.(ipp/jpg)
