JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan praktik suap di lingkungan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang sudah akut. Hal itu terindikasi dengan adanya penangkapan terhadap sang Dirjen, kemarin (24/8/2017).
Terlebih, orang tertinggi di direktorat tersebut dua kali menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, operasi tangkap tangan KPK di Hubla tidaklah mengejutkan.
"Hubla mengurusi banyak urusan yang melibatkan banyak uang di dalamnya. Sehingga peluang untuk korupsi terbuka amat luas," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (24/8/2017).
Dia menilai, Dijten Hubla selama ini mengurusi banyak hal. Mulai dari mengurusi pelabuhan, pelayaran, kepelautan, pembangunan kapal perintis/tol laut dan sebagainya. Semua itu sarat dengan uang yang ditengarai dimanfaatkan orang-orang nakal. Dia kemudian menegaskan bahwa korupsi Hubla sudah sangat akut.
Adapun tingkat keakutannya dapat dilihat dari keterlibatan PNS di institusi tersebut. Mulai dari tingkatan bawah hingga atas.
"PNS tingkat bawah bermain di uang kecil sementara tingkat atas bermain di angka jutaan. Tidak ada urusan di Hubla yang tidak mengeluarkan uang pelicin," sebut pria kelahiran Tanjungpinang, Kepri itu.
Dia menambahkan, keakutan korupsi Hubla dimungkinkan karena sistem yang dibangun tidak memungkinkan adanya pengawasan pihak ketiga. Pengawasan yang ada hanya melibatkan kalangan internal Kementerian Perhubungan yang kental jiwa korps-nya.
Akibatnya, manakala ada kebusukan, yang dilakukan ialah hanya menutup mata dan tahu sama tahu saja. Sebelumnya, kemarin (24/8/2017), Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono resmi menyandang status tersangka di KPK. Dia terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan ditjen yang dipimpin selama ini. (iil)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
