JAKARTA (RIAUPOS.CO)---Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu Arief Poyuono mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu direktur di PT Krakatau Steel. Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menilai seringnya KPK melakukan OTT sejak 2014 menjadi bukti Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mewujudkan good corporate governance di BUMN.

"Memang top KPK, makin mantap kerjanya dalam menangkap para koruptor di era Pak Joko Widodo," kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (23/3). Arief menuturkan, OTT KPK terhadap jajaran direksi Krakatau Steel menambah daftar kegagalan Presiden Jokowi. "Terutama pengelolaan BUMN yang bersih dari korupsi dan suap," ungkap Arief.

Karena itu, politikus yang getol mengkritik Presiden Jokowi tersebut mendorong KPK terus memantau proyek-proyek di BUMN. Sebab, proyek-proyek di perusahaan pelat merah sangat riskan dengan praktik suap. Lebih lanjut Arief mengatakan, Krakatau Steel merupakan BUMN yang sudah go public. Dia mengaku khawatir OTT KPK yang menyeret salah satu direktur Krakatau Steel akan membuat saham-saham perusahaan BUMN rontok.