JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta, Eka Safitra (ESF) sebagai tersangka kasus suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogjakarta Tahun Aanggaran 2019. Dia merupakan anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Selain itu, seorang jaksa lainnya atas nama Satriawan Sulaksono (SSL) juga ditetapkan tersangka. Dia merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta. Eka dan Satriawan diduga sebagai penerima suap. Sedangkan satu orang dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana (GYA) sebagai pemberi suap.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (20/8).
Alex menjelaskan, Eka atas bantuan Satriawan, diduga telah menerima suap Rp 221,6 juta dari Ana. Suap itu diduga diberikan lantaran Eka membantu perusahaan Ana mendapat proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Jogjakarta dengan anggaran Rp 10,89 miliar.
Menurut Alex terdapat tiga kali realisasi pemberian uang, yakni pada 16 April 2019 sebesar Rp 10 juta, kemudian pada 15 Juni 2019 sebesar Rp 100,8 juta yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan.
Tak hanya itu, pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp 110,8 juta atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen fee secara keseluruhan. Namun pada pemberian ketiga, mereka terjaring operasi senyap KPK.
Kendati Satriawan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun dia tidak ikut terjaring OTT KPK yang terjadi di Kota Jogjakarta pada Senin (19/8) malam. Sehingga KPK meminta Satriawan segera menyerahkan diri.
“KPK mengimbau agar tersangka SSL (Satriawan), Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta agar bersikap koperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” harap Alex.
Sebagai pihak yang diduga penerima, ESF dan SSL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Ana sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
