JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komposisi Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 terus mendapat sorotan. Tim yang terdiri dari sembilan anggota itu dinilai cerminan dari hasil kompromi dan kepentingan elite yang tidak berpihak pada tujuan besar pemberantasan rasuah di tanah air.
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi pun menolak penetapan Pansel Capim KPK yang diteken Presiden Joko Widodo itu. Koalisi itu terdiri dari sejumlah lembaga. Baik nasional maupun daerah. Di antaranya, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), YLBHI, Pukat UGM, Malang Corruption Watch (MCW), Sahdar Medan, Banten Bersih dan MaTA Aceh.
Koalisi tersebut menilai Jokowi mestinya melakukan evaluasi menyangkut kinerja sejumlah anggota Pansel Capim KPK terdahulu. Mengingat di periode kepemimpinan KPK hari ini banyak masalah internal KPK yang kian mengkhawatirkan. Salah satunya gejolak internal pegawai di Deputi Penindakan yang berawal dari pelantikan 21 penyidik.
