JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pekerjaan maksimal menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dilaksanakan pihaknya. Termasuk menjalankan roda organisasi sesuai undang-undang.

"Sebagai organisasi yang dituntut UU agar secara sustainable membangun integritas masyarakat, menegakkan hukum, meminimalkam setiap potensi conflict of interest. Dengan itu dipastikan bahwa ujung dari semua ini adalah agar KPK lebih cepat mensejahterahkan rakyat," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (12/5/2018).

Dia menyebut, sikap yang dilakukan lembaganya, seperti menindak, mencegah dan mendidik, semata-mata ingin membangun integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi, semua ucapan, pikiran dan tindakan yang dilakukan atas KPK, akan dianggap sebagai bagian dari check and balances. Supaya kinerja KPK agar lebih cepat membangun integritas NKRI," tegasnya.

Dia menambahkan, tiga sikap itu harus menjadi satu paket (Three Prong Approach). Jika memang tidak mempan, konsekuensinya adalah kurungan penjara, dengan bukti yang cukup.

"Dimana kalau kagak mempan dicegah, dengan sendirinya kalau bukti cukup maka akan dipenjarakan. Itu bukan soal besar kecil, tapi bukti dan kewenangan," tegasnya. (ipp)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama