JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penolakan atas Rancanan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah dibahas di DPR terus disuarakan oleh Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu menilai pasal-pasal di RKUHP akan melemahkan mereka. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu bertujuan untuk melobi Jokowi agar menolak pasal-pasal di RKUHP yang melemahkan KPK.
"Masih dalam posisi itu (menolak, red), nantinya kalau diizinkan akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Sejauh ini, imbuhnya, rencana KPK menemui Presiden Jokowi memang belum terjadwal. Akan tetapi, lembaga antirasuah ingin segera bisa beraudiensi dengan presiden untuk membicarakan RUKHP.
"Ya pembuat UU itu kan presiden dengan DPR," tuturnya.
Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui apakah nantinya Presiden Jokowi bakal setuju dengan sikap KPK menolak pasal-pasal di RKUHP.
"Ya, belum tentu nanti akan kami jelaskan," tuntasnya.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief sebelumnya mengatakan sejumlah pasal di RKUHP akan berdampak kepada lembaganya dan pemberantasan korupsi. Pasalnya, RKUHP juga memuat pasal-pasal tindak pidana korupsi yang berpotensi memangkas kewenangan KPK.(ce1/gwn)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
