Sektor pariwisata termasuk sumber daya alam (SDA) sangat potensial yang belum tergarap dengan baik itu. Indonesia memiliki variasi destinasi wisata yang tidak dimiliki negara kawasan ASEAN lainnya. Begitu pula SDA yang ada di bawah sektor maritim. Potensi keenam, ada pada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Seluruhnya masih punya peluang besar untuk berkembang di sektor masing-masing.
”Kita punya lahan sangat luas untuk menggali produk. Contoh di sektor maritim saja, tidak semua tempat pelelangan ikan (TPI, red) punya akses ke perbankan. Masak mau cash semua? Itu luas sekali. Karena itu, dari korporasi banyak yang bisa kita lakukan,” yakinnya.
Dengan berbagai potensi tersebut, tidak sulit bagi Indonesia mewujud sebagai negara dengan perekonomian kuat dan salah satu paling berpengaruh secara global. Itu bisa diraih setidaknya dalam satu dekade dari sekarang atau pada 2025 asalkan berbagai persoalan yang ada bisa diselesaikan. Antara lain, kata dia, memaksimalkan sistem demokrasi sebagai modal utama agar tidak berbalik menjadi bencana.
Fondasi ketatanegaraan memang penting untuk menjadi fundamen ekonomi. Harus mulai ada sinkronisasi antar pemerintah maupun dengan pelaku usaha. Hambatan lainnya adalah infrastruktur. Diakuinya, cukup basi memang membahas persoalan itu, tetapi memang harus segera diatasi.
”Lalu, sistem ketenagakerjaan harus diselesaikan. Masih banyak politisasi di situ. Karena pernah terjadi pembiaran selama sepuluh tahun. Aksi buruh sudah sempat keterlaluan,” sesal Hariyadi.
Data verifikasi Kemenakertrans, jumlah pekerja yang berserikat hanya 2,9 juta orang. Ironisnya, justru jumlah yang sedikit itulah yang sempat membuat kegaduhan hubungan industrial. Masalah mereka menyangkut masalah upah minimum. Hariyadi berharap mulai saat ini sudah lebih baik.
”Pengusaha sangat mendukung perundingan, tapi tidak bisa memaksakan. Tidak boleh aksi dulu, baru berunding. Di mana-mana berunding dulu,” tegasnya.
