JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Tanpa pengawasan yang ketat, konsumsi solar bersubsidi bakal menembus angka 15,3 juta kiloliter tahun ini. Itu melebihi kuota penyaluran solar yang telah ditetapkan pemerintah 14,5 juta kiloliter. Jika dibiarkan, anggaran subsidi pemerintah juga akan membengkak.

’’Jika anggaran subsidi melebihi target, imbasnya defisit anggaran melebar,’’ kata Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Selasa (26/3). Bisa jadi, pemerintah bakal membebankan selisih subsidi dan realisasi solar kepada Pertamina atau memberikan support kepada Pertamina lewat nominal PMN (penyertaan modal negara) yang lebih besar.

Direktur Bahan Bakar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan bahwa pemerintah telah membagi kuota per kabupaten/kota untuk menghindari kuota berlebih.

’’Kalau ada over di beberapa kabupaten atau kota, BPH akan merelokasi kuota dari kabupaten atau kota yang stoknya banyak. Dengan demikian, tidak perlu menambah volume secara nasional,’’ tuturnya.

Kelebihan penyaluran solar bersubsidi memang berdampak negatif terhadap APBN. Sebab, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi solar dari Rp500 per liter menjadi Rp2 ribu per liter tahun lalu. Di sisi lain, pemerintah masih pesimistis dengan penerimaan sektor migas tahun ini. Sebab, harga minyak dunia dan ICP (Indonesia Crude Price) belum setinggi asumsi ICP APBN 2019 sebesar 70 dolar per barel.

’’Kita lihat bagaimana. Belum ada pertemuan kabinet soal perlu tidaknya APBN-P karena asumsi 70 dolar Amerika Serikat (AS) per barel itu tidak tercapai dua bulan pertama,’’ papar Menteri ESDM Ignasius Jonan beberapa waktu lalu. Selain minyak, sentimen harga gas ikut mengurangi potensi penerimaan negara.(vir/c15/hep/lim)

Editor: Eko Faizin