PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Usulan tersebut menindaklanjuti kondisi antrean kendaraan yang belakangan ini kerap terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Evarefita mengatakan, usulan penambahan kuota BBM solar disampaikan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas. “Iya, Pemerintah Provinsi Riau mengajukan usulan penambahan kuota jenis BBM tertentu solar dari kuota awal 863.605 kiloliter (kl) menjadi 983.780 kl atau penambahan sebesar 120.175 kl,” kata Evarefita, Kamis (23/11).
Sebelum usulan penambahan kuota BBM solar disampaikan, terlebih dahulu pihaknya telah melakukan rapat pembahasan usulan dengan PT Pertamina Patra Niaga. Rapat tersebut juga untuk mengetahui kondisi ketersediaan BBM di Riau. “Kami sebelumnya juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga terkait BBM di Riau,” sebutnya.
Sebelumnya, Pemprov Riau memastikan bahwa antrean yang terjadi di beberapa SPBU bukan karena ada kelangkaan BBM jenis solar. Evarefita mengatakan, saat ini kuota BBM yang diberikan Pertamina bukan per kabupaten/kota lagi, namun diberikan per SPBU.
“Jadi yang dikatakan kelangkaan itu tidak ada. Antrean panjang di SPBU itu bukan karena ada kelangkaan. Kuota yang diberikan itu per SPBU, jadi kalau sudah habis dalam satu hari, pihak SPBU top up-nya harus besok harinya. Jadi seakan-akan langka, padahal tidak langka,” kata Evarefita.
Evarefita memastikan, kuota BBM di Riau akan cukup hingga akhir tahun mendatang. Jika nantinya kuota sudah terpantau mulai berkurang, maka akan dilakukan top up stok BBM tersebut. “Tapi untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kami akan mengirimkan surat untuk penambahan kuota BBM di Riau,” tuturnya.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengimbau kepada masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga penyaluran BBM subsidi bisa menjadi lebih tepat sasaran. ‘’Melihat keadaan SPBU kami maklumi. Karena itu, kami imbau kepada masyarakat mampu untuk gunakan BBM nonsubsidi. Apakah itu pertamax turbo, pertamax begitupun elpiji, gunakanlah bright gas,’’ imbaunya.
Dikatakannya pemerintah siap menjadi contoh bagi masyarakat dengan menggunakan BBM nonsubsidi. ‘’Pemerintah harus bisa menjadi contoh yang baik minimal kami pakai Dexlite Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya,” tuturnya.
Menanggapi adanya permintaan penambahan kuota BBM dari Pemerintah Provinsi Riau, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengaku akan menyesuaikan pendistribusian dengan permintaan.
Area Manager Comm, Rel and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan pihaknya bertugas menyalurkan BBM, sementara kewenangan penambahan BBM merupakan wewenang pemerintah dan BPH Migas.
‘’Penentuan kuota biosolar merupakan kewenangan pemerintah cq BPH Migas. Pertamina bertugas sebagai operator untuk menyalurkan biosolar sesuai dengan kuota yang ditentukan,’’ ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (23/11).
Hal itu pun diamini Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Regional Sumbangut, Tiara Thessaufi. Ia mengaku memang sekitar dua hari lalu mengajukan surat penambah kuota. ‘’In sya Allah bisa direalisasikan. Kita lihat keputusan dari pemerintah melalui BPH Migas. Prinsipnya kami tetap akan melayani kebutuhan masyarakat,’’ ungkapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak perlu khawatir. Sebab, stok BBM dipastikan aman. “Stok in sya Allah aman. Tidak ada masalah. Yang penting masyarakat tidak perlu khawatir ada antrean. Justru karena ada (BBM), makanya ada antrean,” terangnya saat ditemui dalam kegiatan Pertamina, Kamis (23/11).
Ia juga berharap agar masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya antrean di SPBU dan mengaitkan hal tersebut dengan kelangkaan. “Prinsipnya adalah kami akan tetap menjamin ketersediaan produk untuk masyarakat. Dalam hal ini kami menginbau masyarakat bahwa antrean itu seolah-olah ada kelangkaan dan membeli di luar kebutuhan, panic buying, nggak usah,” sambungnya.
Masyarakat pun diajak untuk ikut bersama-sama membantu mengawasi dan memonitor apa yang terjadi di lapangan. ‘’Kalau memang misalnya terjadi kecurangan kita ada kontak Pertamina 135,” sambungnya lagi.(sol/azr)
