Meski demikian, pemerintah tidak memiliki kewajiban membayar selisih harga lantaran disesuaikan dengan kondisi APBN dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
’’Formula baru lebih fair,’’ kata Djoko.
Di sisi lain, Pertamina baru saja menurunkan harga premium di Jawa, Madura, dan Bali dari Rp 6.550 per liter menjadi Rp 6.450 per liter.
Menurut dia, penggantian selisih harga oleh pemerintah lebih besar jika menggunakan formula lama.
’’Nah, misalnya Rp 100 per liter (selisih harganya), kalau pakai formula baru, bisa di bawah Rp 100 per liter. Jadi, memudahkan pemerintah,’’ imbuh Djoko
