JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi IV DPR RI mengapresiasi raihan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diraih oleh KLHK untuk tahun anggaran 2019. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat Rapat Kerja Menteri LHK Siti Nurbaya dengan Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 di Jakarta (24/6).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi dalam membuka Rapat Kerja menyatakan “Predikat tersebut mengindikasikan tidak adanya pelanggaran transaksi terselubung di KLHK sekaligus pemenuhan kepatuhan administrasi dan pelaporan yang baik selama tahun 2019. Seluruh anggota Komisi IV mengucapkan selamat kepada Menteri LHK yang telah memimpin seluruh jajarannya sehingga meraih predikat ini.”
Menanggapi hal tersebut, Menteri Siti mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Komisi IV DPR RI serta menekankan tindak lanjut dan arah pembangunan LHK di tahun 2020. “Kita akan melanjutkan pekerjaan kita sekaligus mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020,” tegas Menteri Siti.
Menteri Siti menyampaikan arah pembangunan LHK Tahun 2020 antara lain: (1) Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor melalui deregulasi perizinan yang menghambat, pemberian insentif dan kepastian hukum; (2) Melakukan pengentasan kemiskinan melalui Perhutanan Sosial, TORA, hingga kelompok tani hutan mandiri; (3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, penegakan hukum, hingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut.
Lebih lanjut, Menteri Siti juga menyampaikan bahwa arah pembangunan LHK tahun 2020 juga meliputi (4) Pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat; (5) Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja; dan (6) Penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.
“Dukungan KLHK terhadap Rancangan Awal RKP 2020 juga tertuang ke dalam Program Prioritas Nasional nomor 1, Prioritas Nasional nomor 3, serta Prioritas Nasional nomor 4,” ungkap Menteri Siti.
Kegiatan Prioritas KLHK untuk mendukung RKP 2020 yaitu Reforma agraria dan perhutanan sosial; Peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir; Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata termasuk wisata alam; Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi; Penataan kawasan hutan; Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya; Program Citarum Harum; serta berbagai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga mendukung Rencana Kerja KLHK untuk Tahun Anggaran 2020. “Semoga upaya kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia serta melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama,” tutup Viva Yoga.
Turut hadir dalam Rapat Kerja Menteri LHK dengan Komisi IV DPR RI antara lain Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama KLHK. (ADV)
