Pemerintah sangat mendukung kebijakan perhutanan sosial. Hal ini dibuktikan dengan data perkembangan rinci realisasi capaian Perhutanan Sosial Nasional yang terus meningkat, yaitu sampai dengan 7 Oktober 2019 sudah diterbitkan 6.078 unit SK/izin Perhutanan Sosial seluas 3.421.548,55 ha, yang mencakup 758.353 kepala keluarga (KK). Selain itu telah dilakukan penetapan Hutan Adat seluas 24.152,34 ha dan wilayah indikatif Hutan Adat seluas 554.476, 66 ha.

 

Selain menerima ucapan terima kasih, Kepala Negara juga banyak mendengar aspirasi yang disampaikan para petani penerima IPHPS yang hadir dari berbagai daerah. Meski disambut positif, dalam penerapannya di lapangan terkadang masih ditemui sejumlah kendala. Keluhan tersebut antara lain, surat keputusan (SK) yang belum diterima petani ataupun lahan yang belum ada untuk digarap.

 

"Jadi perhutanan sosial ini ada yang sudah banyak menerima manfaat, tetapi ada juga yang sudah dikasih SK tapi di bawah belum jalan. Benar? Karena belum sambungnya antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga mungkin Perum Perhutani tapi yang ada di bawah," kata Presiden.

 

Presiden menyadari bahwa persoalan di lapangan itu ada karena program ini menyangkut lahan yang tidak kecil. Berdasarkan data yang ada sampai 1 Oktober 2019, kata Presiden, pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial di Jawa sudah mencapai 25.000 ha.

 

"Program ini harus jalan terus. Karena target kita memang bukan angka yang kecil. Tadi sudah disampaikan 12,7 juta ha. Karena ini telah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial 12,7 juta ha. Ini bukan angka yang kecil. Angka yang gede banget," jelasnya.

 

Selain itu, Presiden juga menerima banyaknya laporan tentang konflik desa, baik dengan Perum Perhutani maupun dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Menurut data terakhir yang diterima Presiden, ada 528 konflik yang harus diselesaikan.

 

"Saya minta, maksimal Pak Menteri, Bu Menteri, dan Pak Dirut, sebelum dua tahun konflik itu harus rampung semuanya, sudah. Enggak ada konflik lagi di dalam PTPN, di Perum Perhutani, semuanya diselesaikan," tegasnya.

 

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan, Presiden akan berkomunikasi langsung dengan jajarannya yang terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Perum Perhutani.

 

Di samping itu, Presiden juga berpandangan agar pertemuan dengan masyarakat perhutanan sosial bisa dilakukan secara rutin, setiap enam bulan. Menurutnya, pertemuan bisa digunakan untuk evaluasi program dan menyerap aspirasi petani.

 

"Tadi saya kira sudah secara detail disampaikan Ibu Ketua tadi. Ini akan jadi bahan saya untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang masih belum betul. Saya sadar kok belum semuanya, sudah diberikan SK-nya, tapi belum jalan di lapangan. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah ada keluhan," katanya.

 

Usai menyampaikan pengantarnya, Presiden kemudian berdialog langsung dengan beberapa petani yang hadir. Suwarji, salah seorang petani kayu putih, menyampaikan apresiasinya atas program IPHPS. Ia juga menyampaikan aspirasi yang diinginkan kelompok taninya.

 

"Sekarang sudah kerja sama dengan Perum Perhutani, cuma pembagian hasilnya kelihatannya petani kurang sreg. Dalam arti, dalam kerja sama 80:20 dari hasil bersih. 80 untuk Perum, dan 20 untuk petani. Maunya kita petani yang 80, Perum yang 20," kata petani asal Kabupaten Boyolali itu.

 

"Nanti saya bicara dengan Perum Perhutani, enggak bisa jawab sekarang," kata Presiden.

 

 

"Sekali lagi, kita berkomitmen untuk menyelesaikan 12,7 juta ha itu dan reforma agraria kurang lebih 9 juta ha" tandasnya.(ADV)