JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Seluruh masyarakat Indonesia perlu teredukasi dan memahami tentang resiko dan upaya pengendalian perubahan iklim. Hal ini untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Upaya edukasi ini merupakan tugas bersama, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk pemerintah, para ilmuwan, akademisi, organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum.
"Langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat
terhadap dampak perubahan iklim perlu dipersipakan dengan baik dan perlu diperkuat untuk dapat berkelanjutan," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Agus Justianto pada pembukaan 9th Indonesia Climate Change Forum and Expo (ICCFE) 2019 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Sumatera Utara (5/9/2109).
Salah satu aksi kongkrit dari KLHK menurut Menteri Siti adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang merupakan program unggulan KLHK menghadapi perubahan iklim dan
pengurangan emisi GRK di tingkat tapak. Proklim merupakan kebijakan KLHK tertuang dalam Peraturan Menteri LHK No. 84/2016, dengan Proklim, KLHK mendorong agar terbentuk Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis komunitas, sehingga diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih
baik terhadap perubahan iklim dan dampaknya, serta mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Sejalan dengan itu, Pameran 9th Indonesia Climate Change Forum and Expo (ICCFE) 2019 yang digelar bersama dengan Pekan Lingkungan Hidup Sumatera Utara tahun 2019 juga menjadi salah satu upaya mengedukasi masyarakat tentang pengendalian perubahan iklim tersebut, yaitu dengan mensosialisasikan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan juga Komunitas Masyarakat. Sosialisasi ini khususnya ditujukan untuk generasi muda yang kedepan akan memegang kendali arah pembangunan bangsa Indonesia, agar berjalan pada track pembangunan hijau yang ramah lingkungan.
Pemeran yang diselenggarakan KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41% jika ada kerjasama internasional, sesuai komitmen Pemerintah Indonesia pada Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016.
"Indonesia Climate Change Forum & Expo ini sekaligus merupakan salah satu kegiatan pendukung menuju Conference of Parties 25 (Road to COP25) yaitu konferensi tahunan perubahan iklim dari para pihak, yang tahun 2019 ini akan dilangsungkan di Santiago, Chile," imbuh Menteri Siti.
Untuk Indonesia penurunan emisi sebesar 29 % akan dicapai dari komponen forest and land use sebesar 17 % dari energi sebesar 11 % dan dari industri dan sampah dan lain-lain sebesar 1 %. Tentunya tidak mudah mencapainya, penguatan sinergi dan koordinasi program
pengendalian perubahan iklim perlu terus dibangun baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, maupun secara horizontal dengan melibatkan seluruh sektor/pihak terkait di wilayah setempat, sehingga dapat terwujud efisiensi dalam penggunaan sumber daya termasuk anggaran.
Pemerintah Sumatera Utara melalui Wakil Gubernur, Musa Rajekshah mendukung penuh kegiatan ini, dirinya pun memandang penting upaya pengendalian perubahan iklim demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Memang kesadaran lingkungan ini yang harus terus kita jaga, sama sama kita jaga karena kepentingannya bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk kepentingan anak cucu kita," ujar Musa.
Pameran 9th Indonesia Climate Change Forum and Expo (ICCFE) 2019 dan Pekan Lingkungan Hidup Sumatera Utara tahun 2019 diikuti oleh 58 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Komunitas Masyarakat.
Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini Walikota Medan, Pimpinan Forkompinda, Pejabat Eselon I, II dan Kepala UPT Lingkup KLHK, Konsulat Jenderal India, Jerman, Belanda, Malaysia, Bupati, Wakil Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, pimpinan OPD Sumatera Selatan, Kepala Sekolah, Pimpinan Dunia Usaha, LSM dan undangan lainnya.(ADV)
