alexametrics
Minggu, 22 September 2024    |              
KPAI PKU


REVISI UU KPK


Halaman. 1
Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK

Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK

Nasional | Senin, 29 Mei 2023 - 21:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara, terkait putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud MD . . .

MK Bolehkan KPK Melakukan Penyadapan, Begini Kata Masinton
UU KPK

MK Bolehkan KPK Melakukan Penyadapan, Begini Kata Masinton

Hukum | Kamis, 06 Mei 2021 - 04:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Masinton Pasaribu, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian perkara bernomor 79/PUU-XVII/2019 tentang penyadapan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Menghormati putusan . . .

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU KPK 
UU KPK

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU KPK 

Hukum | Rabu, 05 Mei 2021 - 04:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi
SETELAH SETAHUN REVISI UU KPK BERLAKU

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi

Nasional | Minggu, 04 Oktober 2020 - 11:40 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO -Birokrasi yang panjang membuat gerak penindakan KPK tak lincah. Semakin jarang "Jumat keramat" yang menampakkan wajah-wajah penggarong uang negara. KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampai dua . . .

Presiden Diminta Hadir di Sidang Gugatan Uji Materi UU KPK
UU HASIL SEVISI HAMBAT KINERJA LEMBAGA ANTIRASUAH

Presiden Diminta Hadir di Sidang Gugatan Uji Materi UU KPK

Hukum | Senin, 09 Maret 2020 - 23:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Tim kuasa hukum gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta Mahkamah Konstitusi (MK) . . .

UU KPK Hasil Revisi Lahir Tanpa Proses Legislasi yang Baik
PEMBERANTASAN KORUPSI

UU KPK Hasil Revisi Lahir Tanpa Proses Legislasi yang Baik

Hukum | Rabu, 19 Februari 2020 - 21:31 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, terdapat kecatatan dalam proses Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bivitri memandang, lahirnya UU . . .

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK
PELEMAHAN KPK

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK

Hukum | Selasa, 14 Januari 2020 - 15:38 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledahan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019-2024. Ironisnya kondisi itu . . .

DPR Bantah Mempersulit KPK
PEMBERANTASAN KORUPSI

DPR Bantah Mempersulit KPK

Politik | Jumat, 10 Januari 2020 - 03:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) membantah menyelundupkan hukum dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC
TERKAIT REVISI UU

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

Nasional | Rabu, 11 Desember 2019 - 02:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menilai, citra Indonesia berisiko tercoreng di dunia internasional dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan . . .

 Fickar: Pesta Korupsi Akan Dimulai Lagi
UJI MATERI UU KPK

Fickar: Pesta Korupsi Akan Dimulai Lagi

Hukum | Minggu, 01 Desember 2019 - 22:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas melalui juru bicaranya, Fadjroel Rahman tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan-Undangan (Perppu) untuk menganulir UU 19/2019 tentang KPK. Untuk menguji . . .

Upaya Mahasiswa Gugat UU KPK Kandas di MK
GEGARA SALAH TULIS ANGKA

Upaya Mahasiswa Gugat UU KPK Kandas di MK

Hukum | Kamis, 28 November 2019 - 21:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah elemen mahasiswa mengenai uji materi atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut MK, objek gugatan . . .

MK Tolak JR UU KPK Hasil Revisi, Ini Alasannya

MK Tolak JR UU KPK Hasil Revisi, Ini Alasannya

Hukum | Kamis, 28 November 2019 - 16:06 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang . . .

Pemerintah Hormati Tiga Pimpinan KPK yang Gugat UU Baru

Pemerintah Hormati Tiga Pimpinan KPK yang Gugat UU Baru

Hukum | Kamis, 21 November 2019 - 21:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Pemerintah menghormati langkah hukum yang diajukan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama koalisi masyarakat sipil, yang melayangkan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait UU . . .

Giliran Pimpinan Gugat UU KPK

Giliran Pimpinan Gugat UU KPK

Nasional | Kamis, 21 November 2019 - 10:41 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Upaya membatalkan hasil revisi UU KPK lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK) belum usai. Upaya itu tidak hanya datang dari masyarakat, namun juga dari internal KPK sendiri. Rabu . . .

UU KPK Baru Bikin Susah Penyelidikan
KOMISIONER NGELUH

UU KPK Baru Bikin Susah Penyelidikan

Hukum | Rabu, 20 November 2019 - 22:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK sangat merugikan kinerja KPK. Salah satunya membuat makin sulit dalam melakukan gelar perkara.Pernyataan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

UU KPK Otomatis Berlaku Tanpa Harus Tanda Tangan Jokowi
SUDAH 30 HARI

UU KPK Otomatis Berlaku Tanpa Harus Tanda Tangan Jokowi

Hukum | Sabtu, 19 Oktober 2019 - 08:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) resmi berlaku dengan sendirinya tanpa ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kementerian Hukum dan HAM pun telah mencatatkan . . .

UU KPK Hasil Revisi Belum Berlaku Efektif untuk Pegawai

UU KPK Hasil Revisi Belum Berlaku Efektif untuk Pegawai

Hukum | Kamis, 17 Oktober 2019 - 21:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi secara otomatis sah pada hari ini, Kamis (17/10). Meski demikian, aturan yang menyebut bahwa pegawai . . .

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-DPR RI memastikan telah mengirim perbaikan beberapa pasal yang typo atau salah ketik dalam UU KPK baru. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut surat perbaikan sudah dikirim ke Sekretariat . . .

 Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 17:37 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK hasil revisi. Pasalnya, Kamis (17/10) besok, . . .

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 19:43 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga, salinan hasil Undang-Undang KPK yang terdapat kesalahan penulisan atau tipo, lantaran dibuat dengan terburu-buru dan sangat tertutup. Sehingga, tidak . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com