alexametrics
Selasa, 24 September 2024    |              
KPAI PKU


KPK


Halaman. 55
Nama Ketua KPK Sempat Disinggung Dalam Kasus Suap Bupati Muara Enim
SUAP PEMBANGUNAN JALAN

Nama Ketua KPK Sempat Disinggung Dalam Kasus Suap Bupati Muara Enim

Hukum | Senin, 27 April 2020 - 04:32 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang di Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan dari hasil pengembangan kasus suap pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani. Keduanya . . .

KPK Pelajari Putusan Banding PT DKI Jakarta
RENCANA BEBASNYA ROMMY PEKAN DEPAN

KPK Pelajari Putusan Banding PT DKI Jakarta

Hukum | Sabtu, 25 April 2020 - 00:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa segera membebaskan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Pasalnya, Rommy yang divonis 1 tahun pidana oleh Pengadilan . . .

KPK Segera Analisa Hukuman Romi 1 Tahun
TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI

KPK Segera Analisa Hukuman Romi 1 Tahun

Hukum | Jumat, 24 April 2020 - 00:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menganalisa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang meringankan hukuman mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi. Pelaksana Tugas (Plt) . . .

Terbitkan SE, KPK ‘Pelototi’ Bantuan Sosial Selama Wabah Covid-19
DTKS

Terbitkan SE, KPK ‘Pelototi’ Bantuan Sosial Selama Wabah Covid-19

Hukum | Rabu, 22 April 2020 - 16:31 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS tertanggal 21 April 2020. SE tersebut sebagai upaya . . .

KPK: Ayo Laporkan Mafia Pengadaan Alkes
SETIAP LAPORAN AKAN DITINDAKLANJUTI

KPK: Ayo Laporkan Mafia Pengadaan Alkes

Hukum | Jumat, 17 April 2020 - 23:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan berkomitmen untuk mengawal pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19. Hal ini menyinggung pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir . . .

KPK Lebih Prioritaskan TPPU, Bukan OTT
BERANTAS KORUPSI

KPK Lebih Prioritaskan TPPU, Bukan OTT

Nasional | Rabu, 15 April 2020 - 21:33 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sudah tiga bulan tidak terdengar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya membongkar kasus lewat operasi senyap itu memang bukan lagi prioritas lembaga antirasuah . . .

KPK Imbau Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Bantuan Covid-19
HUKUM

KPK Imbau Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Bantuan Covid-19

Hukum | Rabu, 15 April 2020 - 15:05 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kementerian maupun lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk transparan mengadministrasikan serta memublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan Corona Virus . . .

Novel Baswedan Sebut Para Penyidik Sudah Tidak Nyaman dengan KPK
HUKUM

Novel Baswedan Sebut Para Penyidik Sudah Tidak Nyaman dengan KPK

Hukum | Sabtu, 11 April 2020 - 17:38 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut saat ini para penyidik dan penyelidik sudah tidak nyaman lagi dalam bekerja di lembaga antirasuah. Menurut dia, sudah terjadi perubahan . . .

Gubernur Kepri Divonis 4 Tahun

Gubernur Kepri Divonis 4 Tahun

Kriminal | Jumat, 10 April 2020 - 09:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Gubernur Kepulauan Riau (nonaktif) Nurdin Basirun divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (9/4). Nurdin terbukti menerima suap izin Prinsip Pemanfaatan Laut di kawasan Tanjung . . .

KPK: Pengguna Anggaran Tidak Perlu Takut, Selama Unsur Korupsi Tidak Terjadi
KPK

KPK: Pengguna Anggaran Tidak Perlu Takut, Selama Unsur Korupsi Tidak Terjadi

Nasional | Rabu, 08 April 2020 - 17:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab pengguna anggaran (PA). Untuk itu, tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan yang . . .

Dua Calon Deputi Penindakan KPK Tak Patuh Lapor LHKPN
SELEKSI DEPUTI PENINDAKAN

Dua Calon Deputi Penindakan KPK Tak Patuh Lapor LHKPN

Hukum | Selasa, 07 April 2020 - 20:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Seleksi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak akhir. Di tahap akhir ini, sejumlah calon berguguran dan menyisakkan tiga orang jenderal dari pihak korps bhayangkara. Adapun . . .

Ini Harapan KPK kepada Ketua MA Terpilih
PERADILAN

Ini Harapan KPK kepada Ketua MA Terpilih

Hukum | Selasa, 07 April 2020 - 18:08 WIB

JAKARTA(RIAUPOS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan selamat atas terpilihnya Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk periode 2020-2025. KPK meyakini, Syarifuddin mampu membawa lembaga peradilan lebih baik lagi.“Ucapan selamat . . .

KPK Sesalkan Kemenkumham Belum Terapkan Tata Kelola Lapas Sepenuhnya
LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KPK Sesalkan Kemenkumham Belum Terapkan Tata Kelola Lapas Sepenuhnya

Nasional | Selasa, 07 April 2020 - 16:34 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat memperbaiki tata kelola sistem lembaga pemasyarakatan (Lapas). KPK pernah memberikan rekomendasi terkait penyelesaian pemasalahan over kapasitas di lapas dan . . .

Kandidat Calon Deputi Penindakan KPK Polisi Semua
DIUJI KPK

Kandidat Calon Deputi Penindakan KPK Polisi Semua

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 22:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan seleksi empat jabatan struktural lembaga antirasuah itu, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan dan Kabiro Hukum. Pada Jumat . . .

 WP KPK Minta Yasonna Jangan Manfaatkan Pandemi Corona
BEBASKAN KORUPTOR

WP KPK Minta Yasonna Jangan Manfaatkan Pandemi Corona

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 18:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) secara tegas menolak usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly yang berencana membebaskan 300 narapidana korupsi. Meski wacana itu . . .

Minta Kenaikkan Gaji Rp300 Juta, KPK Tunggu Reda Virus Corona
HUKUM

Minta Kenaikkan Gaji Rp300 Juta, KPK Tunggu Reda Virus Corona

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 10:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tidak akan membahas kenaikan gaji di tengah mewabahnya virus corona. Lembaga antirasuah sampai saat ini masih fokus mengawasi anggaran penanganan Covid-19. “Fokus KPK . . .

KPK Tidak Dimintakan Pendapat soal Wacana Pembebasan 300 Napi Korupsi
ANTISIPASI VIRUS CORONA

KPK Tidak Dimintakan Pendapat soal Wacana Pembebasan 300 Napi Korupsi

Hukum | Kamis, 02 April 2020 - 18:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak pernah diminta pendapat terkait wacana pembebasan 300 narapidana korupsi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. KPK mengharapkan, perubahan sebuah aturan semestinya . . .

Proses Seleksi Deputi Penindakan KPK Dinilai Tak Wajar
SUPREMASI HUKUM

Proses Seleksi Deputi Penindakan KPK Dinilai Tak Wajar

Nasional | Kamis, 02 April 2020 - 03:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan dan mengulang seluruh proses seleksi Deputi Penindakan. Ini karena proses seleksi Deputi Penindakan berpotensi melanggar ketentuan . . .

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bengkalis Amril Mukminin untuk Ketigakalinya
KASUS KORUPSI

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bengkalis Amril Mukminin untuk Ketigakalinya

Bengkalis | Rabu, 01 April 2020 - 00:15 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kali ketiga, lembaga antirasuah memperpanjang penahanan Bupati Bengkalis Amril Mukminin di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Perpanjangan dilakukan selama 30 hari . . .

KPK Tegaskan Koruptor Anggaran COVID-19 Bakal Dihukum Mati
BERANTAS KORUPTOR

KPK Tegaskan Koruptor Anggaran COVID-19 Bakal Dihukum Mati

Hukum | Jumat, 27 Maret 2020 - 20:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan korupsi ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi penanganan anggaran virus corona atau COVID-19. KPK juga telah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP . . .

Halaman. 55












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com