alexametrics
Selasa, 26 November 2024    |              
KPAI PKU


-UU-CIPTA-KERJA


Perppu UU Cipta Kerja Diterbitkan, Ini Penjelasan Resmi Pemerintah

Perppu UU Cipta Kerja Diterbitkan, Ini Penjelasan Resmi Pemerintah

Nasional | Jumat, 30 Desember 2022 - 17:57 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hari ini, Jumat (30/12/2022).  Perppu ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak . . .

Unjuk Rasa di Gedung DPR, Massa Tuntut Batalkan Omnibus Law UU Ciptaker

Unjuk Rasa di Gedung DPR, Massa Tuntut Batalkan Omnibus Law UU Ciptaker

Nasional | Rabu, 10 Agustus 2022 - 16:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ribuan massa buruh yang terdiri dari KASBI, KPBI, GSBI dan lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Aksi . . .

Menko Airlangga: RI Miliki Peraturan Berlapis Jamin Kepastian Berusaha
REVISI UU CIPTA KERJA

Menko Airlangga: RI Miliki Peraturan Berlapis Jamin Kepastian Berusaha

Nasional | Selasa, 08 Februari 2022 - 22:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta . . .

Begini Respon MKD DPR Terkait Fadli Zon yang Diadukan karena Kritik UU Ciptaker
UU CIPTA KERJA

Begini Respon MKD DPR Terkait Fadli Zon yang Diadukan karena Kritik UU Ciptaker

Hukum | Selasa, 30 November 2021 - 03:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazarudin Dek Gam mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dulu isi laporan terkait anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli sebelumnya . . .

Pelaku Usaha Optimistis Tidak Ganggu Investasi
PROSES PERBAIKAN DITUNTUT LIBATKAN PARTISIPASI PUBLIK

Pelaku Usaha Optimistis Tidak Ganggu Investasi

Ekonomi-Bisnis | Senin, 29 November 2021 - 10:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  - Pemerintah dan DPR RI dituntut segera memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi itu inkonstitusional bersyarat. Proses perbaikan harus melibatkan partisipasi masyarakat . . .

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat
UU CIPTA KERJA

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat

Ekonomi-Bisnis | Minggu, 28 November 2021 - 23:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK
REVISI UU CIPTA KERJA

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK

Hukum | Jumat, 26 November 2021 - 00:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur . . .

FSPS Sampaikan 5 Pasal Bermasalah di Sidang Uji Materi
UU CIPTA KERJA

FSPS Sampaikan 5 Pasal Bermasalah di Sidang Uji Materi

Nasional | Kamis, 05 November 2020 - 10:18 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi UU Cipta Kerja (Ciptaker), kemarin (4/11). Sidang ini menindaklanjuti permohonan dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS). Pemohon diminta membacakan secara lisan . . .

no-image.jpg
BURUH SIAP DEMO BESAR-BESARAN LAGI

Presiden Segera Teken UU Ciptaker

Riau | Kamis, 22 Oktober 2020 - 12:36 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Lingkaran petinggi istana akhirnya bersuara tentang perkembangan pengesahan Undang–Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tinggal menunggu waktu saja UU Ciptaker ditandatangani Presiden . . .

Dukung Pengunjuk Rasa, DPRD Meranti Tolak UU Cipta Kerja
AKSI TOLAK OMNIBUS LAW

Dukung Pengunjuk Rasa, DPRD Meranti Tolak UU Cipta Kerja

Nasional | Jumat, 09 Oktober 2020 - 18:59 WIB

MERANTI (RIAUPOS.CO) - Sambut tuntutan massa aksi, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi tolak UU Cipta Kerja dan mendukung seluruh masa aksi yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Terutama aksi yang . . .

Warga Asing yang Tinggal Enam Bulan Wajib Bayar Pajak
UU CIPTA KERJA

Warga Asing yang Tinggal Enam Bulan Wajib Bayar Pajak

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 08 Oktober 2020 - 03:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - UU Cipta Kerja ikut mengatur soal pajak penghasilan (PPh) bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia. Mereka yang tinggal selama 183 hari atau sekitar 6 . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com