alexametrics
Senin, 25 November 2024    |              
KPAI PKU


JURUS SRI MULYANI DONGKRAK PEREKONOMIAN DI TENGAH TEKANAN WABAH KORONA EKONOMI


Halaman. 2
Pemilik Jet Pribadi Bakal Kena Pajak Natura

Pemilik Jet Pribadi Bakal Kena Pajak Natura

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 15 Desember 2021 - 14:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Fasilitas jet pribadi sebagai kendaraan dinas yang digunakan oleh petinggi perusahaan, kendaraan dengan nilai fantastis tersebut akan dikenakan pajak natura atau pajak untuk barang bukan uang atau . . .

Menkeu Minta Daerah Melakukan Penghitungan Kebutuhan Lebih Presisi

Menkeu Minta Daerah Melakukan Penghitungan Kebutuhan Lebih Presisi

Nasional | Rabu, 08 Desember 2021 - 13:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (RUU HKPD) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPR . . .

DPR dan Pemerintah Sahkan RUU HKPD, di Dalamnya Ada DBH Sawit
LEGISLATIF

DPR dan Pemerintah Sahkan RUU HKPD, di Dalamnya Ada DBH Sawit

Nasional | Selasa, 07 Desember 2021 - 15:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (HKPD) menjadi Undang-Undang (UU). "Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah . . .

Ketua MPR: Sri Mulyani Harus Hormati Hubungan Lembaga Tinggi Negara

Ketua MPR: Sri Mulyani Harus Hormati Hubungan Lembaga Tinggi Negara

Nasional | Rabu, 01 Desember 2021 - 18:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta untuk menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Hal ini Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, karena Sri Mulyani beberapa kali tidak memenuhi undangan . . .

Misbakhun Kritisi Cara Menkeu Kelola Uang Negara
POLITIK

Misbakhun Kritisi Cara Menkeu Kelola Uang Negara

Politik | Kamis, 11 November 2021 - 12:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun memperjelas kritiknya terhadap manajemen keuangan negara yang lebih harus jelas. Hal ini terkait rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) hendak . . .

Pendapatan Negara Tumbuh 16,6 Persen
EKONOMI-BISNIS

Pendapatan Negara Tumbuh 16,6 Persen

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 28 Oktober 2021 - 11:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, penurunan kasus harian Covid-19 sejak akhir Juli 2021 dan peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi positif terhadap realisasi pendapatan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, . . .

Pandemi Terjaga, Ekonomi Berangsur Membaik 
NASIONAL

Pandemi Terjaga, Ekonomi Berangsur Membaik 

Nasional | Kamis, 28 Oktober 2021 - 09:53 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Situasi pandemi Covid-19 yang terkendali turut membawa optimisme pada kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahkan memproyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bisa . . .

DJP Paparkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
EKONOMI-BISNIS

DJP Paparkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ekonomi-Bisnis | Senin, 11 Oktober 2021 - 11:29 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Direktorat Jenderal Pajak memaparkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). RUU ini memiiki enam kelompok pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan . . .

Tahun 2022 Vaksin Mulai Berbayar, Begini Penjelasan Sri Mulyani
VAKSINASI CORONA

Tahun 2022 Vaksin Mulai Berbayar, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Kesehatan | Kamis, 26 Agustus 2021 - 05:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara soal rencana pengadaan vaksin berbayar atau mandiri bagi masyarakat pada tahun depan. Sebelumnya, rencana vaksin ini sudah sempat dibatalkan oleh Presiden . . .

PDB Tembus 7,07 Persen, Kata Menkeu Masyarakat Harus Lakukan Ini

PDB Tembus 7,07 Persen, Kata Menkeu Masyarakat Harus Lakukan Ini

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 06 Agustus 2021 - 21:51 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah terus berupaya menjaga agar perekonomian Indonesia kembali pulih setelah mencatat pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada kuartal II 2021 secara tahunan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati . . .

Pajak Sekolah Menabrak Pancasila dan Konstitusi
PAJAK PENDIDIKAN

Pajak Sekolah Menabrak Pancasila dan Konstitusi

Nasional | Minggu, 13 Juni 2021 - 08:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan. Kebijakan macam ini dinilai bertentangan dengan konstitusi dan tak layak dilanjutkan. Ketua Umum PP . . .

Demokrat Tegas Tolak Rencana Pemerintah Pajaki Sembako dan Pendidikan
PAJAK BAHAN POKOK

Demokrat Tegas Tolak Rencana Pemerintah Pajaki Sembako dan Pendidikan

Nasional | Sabtu, 12 Juni 2021 - 08:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menolak niat pemerintah yang ingin memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sembilan bahan pokok (sembako) dan pendidikan. “Rakyat sedang susah, sembako dan . . .

Soal Rencana PPN Sembako dan Sekolah, Ini Jawaban Sri Mulyani 
PAJAK BAHAN POKOK

Soal Rencana PPN Sembako dan Sekolah, Ini Jawaban Sri Mulyani 

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 11 Juni 2021 - 08:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal rencana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dan sekolah. Jawaban itu ia berikan dalam rapat di Komisi XI DPR, Kamis . . .

DPR: Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan kepada
PAJAK BAHAN POKOK

DPR: Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan kepada

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 11 Juni 2021 - 06:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota DPR RI ramai-ramai menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bahan pokok alias sembako. Pasalnya, rencana tersebut memberatkan masyarakat. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Marwan . . .

Cak Imin Minta Pemerintah Tinjau Ulang Terapkan PPN Sembako
PAJAK BAHAN POKOK

Cak Imin Minta Pemerintah Tinjau Ulang Terapkan PPN Sembako

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 11 Juni 2021 - 04:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tinjau ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor . . .

Duh! PNS dan TNI/Polri Harus Baca Surat Menteri Sri Mulyani Ini
KEUANGAN NEGARA

Duh! PNS dan TNI/Polri Harus Baca Surat Menteri Sri Mulyani Ini

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 20 Mei 2021 - 04:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat terbarunya yang ditujukan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan kesekretariatan lembaga negara.  Surat bernomor: S-408/MK.02/2021 tertanggal . . .

Menkeu: Pemda Harus Ikut Danai Perubahan Iklim
DANA CLIMATE CHANGE

Menkeu: Pemda Harus Ikut Danai Perubahan Iklim

Lingkungan | Rabu, 31 Maret 2021 - 01:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah berkontribusi bersama pemerintah pusat melakukan pendanaan penanganan perubahan iklim. “Saya berharap pemerintah daerah akan memulai komitmen di dalam pendanaan climate . . .

Menkeu: SDM Harus Dilindungi Selama Pandemi Corona
WABAH CORONA

Menkeu: SDM Harus Dilindungi Selama Pandemi Corona

Nasional | Minggu, 11 Oktober 2020 - 03:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin komitmen dalam melindungi sumber daya manusia (SDM) selama pandemi corona (Covid-19). Pemerintah menitikberatkan pada perlindungan masyarakat mulai dari perlindungan sosial, . . .

Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah untuk Perbaiki Sistem Logistik Nasional
PERBAIKAN SISTEM LOGISTIK

Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah untuk Perbaiki Sistem Logistik Nasional

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 25 September 2020 - 07:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah akan segera memperbaiki sistem logistik di Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menjadikan Batu Ampar di Batam sebagai green port pertama di Indonesia dan . . .

Hadapi Resesi, Masyarakat Diminta Tak Panik
WABAH CORONA

Hadapi Resesi, Masyarakat Diminta Tak Panik

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 25 September 2020 - 03:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beberapa negara mengalami resesi karena tak mampu mengontrol kontraksi ekonomi akibat pandemi corona (Covid-19) yang belum berakhir. Indonesia pun berada dalam kondisi bermasalah karena kuartal III-2020 hampir . . .

Halaman. 2












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com