PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyaknya angka putus sekolah di Provinsi Riau, dan salah satunya yang baru ditemukan yakni di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir memancing keprihatinan anggota DPRD Riau. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau harus hadir di sana, salah satunya dengan memberikan bantuan keuangan (bankeu) ke kabupaten/kota yang masih membutuhkan.
Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati mengatakan, banyaknya pelajar yang putus sekolah khususnya tingkat sekolah dasar (SD) di Desa Pungkat, Inhil adalah realita yang banyak terjadi di lapangan, bukan bersifat kasuistis. Meskipun sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur kewenangan masing-masing daerah otonom. Di mana kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar itu berada pada kabupaten/ kota.
“Namun, hal tersebut tidak menutup tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau bisa melakukan intervensi langsung dengan memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, sehingga kabupaten/ kota bisa mengalokasikan anggaran pendidikan yang mereka anggarkan untuk langsung bisa dinikmati siswa,” katanya.
Diharapkan dengan hal tersebut, lanjut Ade, bisa menekan angka putus sekolah pada anak. Selain itu diharapkan kepada sekolah dan pemerintah daerah untuk dapat membantu anak/ siswa agar dapat mengakses program Kartu Indonesia Pintar yang sudah diprogramkan secara nasional oleh pemerintah pusat.
“Dalam perspektif gender dan budaya maka dapat dilihat angka putus sekolah anak perempuan lebih tinggi dibanding anak laki-laki, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kemiskinan terstruktur,” sebutnya.
Wakil Ketua Komisi V yang membidangi pendidikan M Adil mengatakan bahwa pihaknya komitmen untuk mendukung penyelengaraan sistem pendidikan yang baik di Provinsi Riau. Untuk itu jika masih ada ditemukan pendidikan yang tidak berjalan baik di daerah, maka pihaknya meminta agar hal tersebut dilaporkan ke DPRD Riau.
“Kalau ada permasalahan tentang angka putus sekolah, permasalahan infrastruktur, tenaga pengajar silakan lapor ke DPRD atau di komisi V. Kami akan upayakan untuk mencari solusi, baik itu memanggil langsung instansi atau dinas yang bersangkutan. Kami juga akan berkonsultasi langsung dengan pemerintah pusat,” tegasnya.(sol)
