JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Vaksinasi Covid-19 harus didorong agar berjalan dan aman. Untuk pengawasan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memantau dari produksi hingga disuntikkan kepada masyarakat. Kemendagri juga mendukung dengan berjanji akan memberikan insentif bagi daerah yang sukses vaksinasi ini.
BPOM terus melakukan pengawalan di setiap jalur distribusi. Mulai keluar dari industri farmasi hingga digunakan dalam pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) harus dilakukan di sepanjang jalur distribusi. Apalagi vaksin bersifat thermolabile atau memerlukan penjagaan rantai dingin yaitu suhu 2 hingga 8 derajat celcius.
”Dalam pengelolaan vaksin, hal yang paling kritikal adalah bangunan dan fasilitas yang digunakan dalam operasional mengingat vaksin adalah produk rantai dingin yang harus dipertahankan,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito, Jumat (29/1) usai melakukan pemeriksaan dalam rangka kesiapan distribusi vaksin ke Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di Bandung.
Penny mendorong IFP konsisten memperhatikan proses pendistribusian dan pengelolaan vaksin sesuai cara yang baik. Selain itu perlu juga dilihat SOP dan panduan, pedoman yang berlaku.
”Serta dapat segera melakukan tindakan koreksi jika terdapat ketidaksesuaian,” ungkapnya.
Untuk vaksin Covid-19 dari Sinovac, pendistribusian dilakukan oleh PT Bio Farma ke IFP provinsi. Lalu dari IFP propinsi selanjutnya akan didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui IFP Kabupaten/Kota.
”BPOM secara proaktif memperkuat proses pengawasan distribusi vaksin melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT),” bebernya.
Pengawasan mutu vaksin tersebut dilakukan di sarana industri, distributor, instalasi farmasi provinsi, instalasi farmasi kabupaten, hingga sarana pelayanan kesehatan. BPOM juga melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemarin, Penny meninjau langsung kesiapan distribusi vaksin ke Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan Puskesmas Kutawaringin.
”Pendataan oleh UPT Badan POM menunjukkan IFP Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengelolaan vaksin dengan baik sesuai dengan standar,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemda all out dalam mendukung program vaksinasi. Untuk memantik semangat pemda, Tito menyiapkan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemda yang berprestasi dalam program vaksinasi.
“Kalau nanti ada daerah-daerah yang kami anggap berprestasi dalam program vaksinasi ini, maka kami akan usulkan kepada Menkeu agar mereka mendapatkan dana insentif,” ujarnya dalam Rakor dengan Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui video conference, Jumat (29/1).
Tito menuturkan, kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi untuk memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karenanya, perlu kerja sama yang baik antara pusat dan daerah. Sebab, meski pengadaan wilayah pemerintah pusat, tetapi untuk proses distribusi tentu dibutuhkan peran pemerintah daerah.
Oleh karena perlu diciptakan iklim yang kompetitif untuk menggenjot kinerja Pemda. Tito mengapresiasi pemerintah daerah yang proaktif, cepat dan tanggap dalam melakukan vaksinasi.
“Kita semua perlu belajar kepada kepala daerah tersebut. Apa resepnya, sehingga bisa cepat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta kepala daerah membuat terobosan dalam mendistribusikan vaksin. Agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan aman, terutama menyangkut cold chain atau rantai dingin. Dia juga menginstruksikan Pemda berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk dapat membantu aspek pengamanan dan penyaluran. Sementara itu, terkait penargetan masyarakat yang diprioritaskan mendapat program vaksinasi, Mendagri meminta Pemda untuk mengatur secara teliti.
Tak lupa, Tito juga mengimbau kepala daerah melaksanakan refocusing dan realokoasi anggaran untuk kepentingan Covid-19, dapat menggunakan mata anggaran kesehatan atau anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Termasuk anggaran dukungan untuk program vaksinasi.
Sementara itu terkait cakupan vaksinasi yang belum maksimal mendapat kritikan dari legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyatakan sangat prihatin. Menurutnya, Kemenkes harus lebih sigap.
”Jika data yang jadi soal, Apakah setiap program selalu diawali dengan pencarian data baru?” katanya. Dia mengamini pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan kapok mengggunakan data kemenkes. Sebab nyatanya data nakes saja di Indonesia tidak dimiliki.
”Ini tata kelola birokrasi yang tidak efektif dan efisien,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyampaikan dukungan rencana vaksin mandiri untuk pencegahan Covid-19. Menurut dia dengan adanya skema vaksin mandiri, dapat membantu mempercepat program vaksinasi pemerintah.
Dia menjelaskan mengejar target vaksinasi selesai dalam satu tahun tidak mudah. Sebab diperlukan vaksinasi satu juta orang setiap harinya. Menurut JK vaksinasi sebanyak sejuta orang setiap hari tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah tanpa dibantu pihak swasta.
’’Kami mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong,’’ katanya di Jakarta, kemarin (29/1).
