Untuk Kabupaten Rokan Hilir, tim di Desa Mumugo, yang sudah memasuki hari ketiga. BPBD Dumai melakukan pemadaman di Kelurahan Bangsal Aceh. Di mana di lokasi ini, kebakaran meluas dari 22 ha menjadi 24 ha. Operasi pemadaman sudah masuk hari ke 9. BPBD Pekanbaru melakukan pemadaman lanjutan di Jalan Riau Ujung, di mana luas kebakaran meningkat dari 1,5 ha menjadi 5 ha.
Sementara itu Kasi Data dan Informasi BMKG Pekanbaru Marzuki mengatakan, untuk data hot spot update pukul 06.00 WIB, Selasa (26/2) Sumatera Level Confidence > 50 persen ada 25. Yang terbanyak di Riau 23 titi, Kepualauan Riau 1 titik, dan Sumatera Utara 1 titik. Untuk Riau dengan rincian Pelalawan 8, Siak 7 Bengkalis 5, Indragiri Hilir 2, dan Dumai 1.
“Untuk suhu udara di provinsi Riau mencapai 23-33 °C dengan kelembapan udara 56 – 99 persen. Untuk angin utara – tenggara / 10 - 27 km/jam. Info tinggi gelombang untuk perairan di provinsi Riau pada umumnya berkisar antara 0.2 – 1.0 meter,” jelasnya.
Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Karhutla
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mendesak pemerintah bergerak cepat menangulangi karhutla di Riau. Semua sumber daya harus dikerahkan agar kejadian itu tidak semakin meluas. “Ini harus cepat, masa harus menunggu hutan habis terbakar. Sekarang dari pusat, KLHK harus bergerak aktif memelopori, karena dia bertanggung jawab terhadap lahan hutan yang terbakar,” ucap Viva kepada Riau Pos, Selasa malam (26/2).
Karena karhutla ini bukan persoalan sepele. Terlebih yang terjadi di areal gambut, maka upaya pemadaman harus melibatkan semua unsur terkait, BNPB, TNI dan Polri serta lembaga-lembaga di daerah. Bagaimanapun, lanjut Viva, penanggulangan karhutla memerlukan biaya tidak sedikit. Maka pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sudah bisa menggunakan sumber daya maupun anggaran yang telah dipersiapkan.
Terpisah, Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles B Panjaitan saat ditanya langkah KLHK dalam menyikapi karhutla yang semakin parah di Riau, mengaku telah melakukan langkah-langkah sejak awal.
“Awal Februari, tim Manggala Agni dengan TNI, Polri, kepala desa bersama masyarakat melakukan pencegahan. Bahkan helikopter KLHK dan perusahaan sudah melakukan water bombing di Dumai dan Bengkalis,” jelasnya.
Ada Aroma Pilpres di Kasus Karhutla
Aktivis lingkungan yang juga Direktur Scale Up Rawa El Amady menduga kasus karhutla yang terjadi di Riau sangat berkaitan erat dengan pilpres. Dugaan itu disampaikannya bukan tanpa sebab. Ia mencoba melihat kasus karhutla selama 3 tahun belakangan. Di mana sejak karhutla menjadi atensi pemerintah pusat, kondisi kabut asap tidak begitu meluas seperti saat ini.
“Makanya saya mencium aroma politik pada kasus kabut asap ini,” ungkap Rawa kepada Riau Pos, Selasa (26/2).
Diakui Rawa, memang setiap tahunnya karhutla tetap ada di Riau sejak beberapa tahun belakangan. Namun tidak separah kondisi pada tahun 2014-2015 lalu. Bahkan pada tahun 2016-2018 Riau berhasil mencegah perluasan karhutla dan tidak lagi menjadi dari pengekspor asap.
“Menurut saya ini ada unsur kesengajaan. Setelah terjadi kebakaran yang meluas serta asap yang cukup banyak, isu tersebut dimainkan dan dijadikan dagangan pilpres,” imbuhnya.
Kepada Presiden, dirinya menyarankan agar segera bertindak tegas. Bahkan bila perlu janji untuk mencopot seluruh pimpinan stake holder terkait segera ditunaikan. Karena jika tidak, isu karhutla ini akan terus menjadi barang dagangan politik. Akhirnya yang mengalami kerugian adalah masyarakat yang terkena imbasnya. “Saya sarankan supaya Bapak Presiden ambil sikap tegas. Tunaikan janjinya mencopot petinggi TNI/Polri bila karhutla ini tidak tertangani dengan baik,” sebutnya.
