DUMAI (RIAUPOS.CO) –Adanya kebijakan PT Pelindo I Dumai melelang seluruh kegiatan jasa kepelabuhanan di areal Dermaga D, meresahkan para buruh bongkar muat. Jumat (19/2), puluhan di antara mereka yang tergabung dalam Kopera¬si Jasa Serikat Buruh Kota Dumai (SBKD) mendatangi kantor Pelindo I Dumai di Jalan Sultan Syarif Kasim, Dumai.
Ketika mereka dengan tertib berkerumun di luar pagar, di saat yang sama di kantor Pelindo I sedang berlangsung proses lelang yang dipimpin Manager Usaha Bisnis Terminal Pelindo I Dumai, Deni Rahayu Santoso. Hasil ini yang mereka tunggu apa keputusannya.
Sekretaris Koperasi Jasa SBKD, Darmen Ssos tegas menolak kegiatan lelang yang dilakukan Pelindo Dumai. Menur¬ut dia lelang yang dilakukan perusahaan semi plat merah tersebut merupakan keputusan terburu-buru, tanpa didasari pertimbangan dan perhitungan matang.
Darmen menyayangkan kebijakan tersebut diambil tanpa adanya pembicaraan awal dengan pihak Koperasi Jasa SBKD, yang selama ini dipercayakan untuk mengelola kegiatan jasa bongkar muat di Derma¬ga D dan Pelabuhan Rakyat.
“Kita minta agar keputusan lelang ini dipending dulu, harusn¬ya ini ada pembicaraan dan pengelola lama juga diajak bicara. Artinya, kita tidak ingin keputusan ini sepihak,” ungkapnya kepada Dumai Pos (grup riaupos.co).
Menurutnya, keputusan Pelindo Dumai melelang aktivitas jasa pelabuhan dengan nilai Rp351 juta per bulan tidak pro rakyat dan belum bisa diterapkan karena pendapatan jasa di pelabuhan sangat bergantung dengan jumlah kunjungan kapal. Sementara itu kondisi aktivitas kegiatan impor di kota Dumai sejak setahun belakangan ini sedang lesu.
Dia berpandangan, jika lelang tersebut tetap dipaksakan maka akan mematikan dunia usaha pelabuhan yang kemudian berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan terciptanya situasi yang tidak kondusif di Kota Dumai.
“Dermaga D, tidak bisa disamakan dengan Dermaga A, B dan C. Potensinya beda, di Dermaga D potensinya (ekonominya,red) kecil. Yang ada itu potensi konflik,” ujar Darmen.
