Oleh: Bagus Santoso, Mahasiswa S3 Ilmu Politik, Praktisi Politik dan Anggota DPRD Riau
Ditambah lagi persoalan yang mendera dari sisi perekrutan dan pemberhentian manajamen dan komisaris dengan mengesampingkan kapabilitas dan profesionalitas. Pergantian pimpinan daerah turut membawa faktor lainnya yang membuat BUMD sekarat bahkan bernasib tragis, bangkrut. Kebijakan ganti gubernur, diikuti dengan menganti sejumlah manajemen BUMD membawa petaka. Di mana program dan kegiatan yang sudah terencana dengan matang terhenti peluang usaha yang sudah di depan mata terhenti bahkan hancur berkecai.
Salah satu BUMD yang bernasib ganti gubernur ganti manajemen menimpa PT Riau Petrolium (RIAUPOS.CO) . BUMD milik pemerintah Riau yang mengelola Blok Siak dan Kampar saat ini hanya bertahan tidak ada inovasi dan kemajuan. Kembali ke kronologis awal akibat pergantian manajemen RP akhirnya kehilangan 4 peluang besar yakni pertam, pengelolaan Gas Bentu di Pasir Putih untuk pembangkit listrik, kedua pengelolaan Sumur Minyak Tua di lapangan Lirik (8 sumur), ketiga pengelolan Blok Siak dan Blok Kampar serta keempat pengelolaan PI 10 persen.
Dicopotnya manajemen ternyata juga membuat pemerintah kehilangan deviden yang seharusnya sudah mendapatkan pengelolaan Participating Interest (PI) 5 tahun yang lalu. Dan yang lebih disayangkan pergantian manajemen ketika saat sedang berlangsung negoisasi membicarakan bisnis to bisnis ( B to B) pembagian saham 50:50 antara RP dengan Pertamina.
Peluang bisnis yang turut hilang tawaran B to B antara RP dengan PT Aramco yang sudah ready menanamkan saham dan membangun fasilitas kawasan Industri kawasan Buruk Bakul. Perusahaan minyak dari Abu Dhabi konon juga sudah menyiapkan kilang minyak (oil refinery) kapasitas daya 450 ribu barel dengan tambahan bahan baku dari semenanjung Arab Saudi.
Meski masih skala kecil jika dilihat dari data BUMD RP sebenarnya maju selangkah terbukti meski telat lumayan sudah berhasil mendapat PI 10 persen di Blok Siak, sedangkan Blok Kampar belum diperoleh karena ketidak siapan menangkap peluang. Jika jeli pemeritah dan BUMD tak akan kehilangan peluang, dan PI yang tahun dulu tak sempat diurus jika dirundingkan bisa diambil secara rapel.
Keberhasilan RP sendiri mesti dilihat dari sejarah perjuangan untuk mendapatkan pengelolaan Blok Siak sudah dimulai tahun 2009 semasa Direksi Harianto dan Ahmad Kurnain dengan Komisaris Abdi Harrow dan Edy Rab. Sementara target kelola Blok Kampar gagal terwujud karena perombakan jajaran direksi saat periode gubernur baru.
Tersebutlah nama- nama baru yang menjabat jajaran direksi dan komisaris . Masih menjadi tanda tanya dan sempat dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD terkait mekanisme pergantian, di mana tidak melalui keputusan bersama pemerintah Provinsi Riau dengan lembaga DPRD alias tanpa ada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) jelas menepikan ketentuan pendirian PT RP pada perda Nomor 9 Tahun 2002. Padahal BUMD milik Pemerintah Provinsi semestinya bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan pendiriannya, baik sebagai penghasil pendapatan asli daerah (PAD), sebagai penyokong perkembangan perekonomoian daerah, maupun sebagai penyelenggara kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa.
Sebagaimana diketahui tujuan pendirian BUMD sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
Dengan kondisi jerohan yang demikian apakah Riau Petrolium dapat diberikan kepercayaan mengelola Blok Rokan? Atau Pemprov Riau akan menyiapkan BUMD yang baru. Jawabnya tergantung rotasi alam kepemimpinan gubernur baru berlanjut evaluasi manajemen baru. Kita tunggu langkah pasti dari pasangan Syamsuar.
Dari pertemuan LAMR dan seluruh komponen masyarakat dengan Wamen Archandra Tahar sebagaimana dilaporkan kepada Wagub Riau Wan Thamrin Hasyim akan memulai langkah lanjutan yakni pertemuan antara Pemprov Riau dengan bupati dan wali kota yang dilintasi Blok Rokan. Pertemuan diharapkan akan memperoleh kesepakatan dalam mengelola Blok Rokan.***
