Menurutnya, Kementerian Desa sudah menggelontorkan dana dalam bentuk program pembangunan bernilai sekitar Rp24,2 miliar ke Meranti pada tahun anggaran 2015. Dana itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), jalan, dan air bersih. Bahkan dari tiga daerah ini Meranti yang mendapatkan alokasi paling besar.

Diperkirakan dana yang digelontor untuk Kepulauan Meranti tahun depan lebih besar lagi. Informasi dari Badan Perbatasan Kepulauan Meranti, program APBN 2016 untuk daerah perbatasan dan pulau terluar di Kepulauan Meranti mencapai sekitar Rp40 miliar.

“Prioritas kita adalah pengembangan infrastruktur, energi, air bersih, komunikasi, pendidikan dan kesehatan. Ada sekitar 17 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan daerah perbatasan ini,” jelas Dirjen Suprayoga.

Ditambahkan, dari 38 daerah perbatasan di tanah air, sebanyak 30 daerah merupakan daerah tertinggal. Namun dari jumlah itu 30 daerah itu, sebanyak enam daerah akan segera menanggalkan status daerah tertinggal sehingga hanya menyandang status daerah perbatasan.

Mengenai kegiatan rakor yang digelar di Meranti, Suprayoga Hadi menjelaskan kegiatan rakor tersebut sudah dilakukan di daerah-daerah tertinggal sejak delapan tahun lalu. Namun karena Riau bukan daerah tertinggal, maka rakor tersebut tidak pernah digelar di Riau.

“Sekarang orientasi kita tidak lagi demikian. Pokoknya dimana daerah perbatasan. Diharapkan kegiatan rakor di daerah ini bisa memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Integrasi dan Sinkronisas Sementara itu, Pj Bupati Edy Kusdarwanto mengucapkan terima kasih atas pilihan menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama kalinya digelar oleh kementerian dari pusat di Meranti.

“Kita harapkan rakor ini melahirkan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan implikasi pembangunan daerah terluar. Terlebih kita akan menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA),” ungkapnya.