SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kabupaten Kepulauauan Meranti masih menduduki peringkat paling termiskin di Riau berdasarkan rilis Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dari sejumlah data yang disampaikan di antaranya terdapat data persentase tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten/kota Provinsi Riau. Dari data itu diketahui, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki persentase penduduk miskin dengan angka tertinggi disbanding daerah lain di Riau. Ada pun tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebanyak 22,98 persen. Kemudian disusul Rokan Hulu sebesar 9,72 persen, Pelalawan 8,15 persen, Kuantan Singingi sebanyak 8,07 persen, Rokan Hilir dengan angka 7,07 persen, Kabupaten Kampar 7,04 persen, Bengkalis 6,32 persen, Indragiri Hulu 6,06 persen.
Sementara itu menyusul Kabupaten Indragiri Hilir 5,64, kemudian Siak 5,23 persen, Dumai 3,21 persen, dan Pekanbaru terendah dengan angka 3,16 persen.
Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi menerangkan, untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas atau garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pokok hidupnya selama satu bulan.
Menanggapi situasi dan kondisi tersebut, Plt Bupati Kepulauan Meranti H Asmar mengaku sedih. Ditambah situasi dan kondisi keuangan Pemkab Kepulauan Meranti belum mampu membiayai seluruh program yang telah diatensikan berjalan dengan maksimal.
“Sedih juga kita mendengarnya. Banyak program yang kita prioritaskan dalam beberapa tahun terakhir, belum berjalan dengan maksimal. Kondisi itu dipicu oleh mininnya kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Walaupun demikian, ia memastikan perkembangan pembangunan mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Terutama pembangunan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit, jalan, pendidikan, dan lain lain.
Hanya saja dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tidak bisa ditopang dari beberapa aspek tersebut. Salah satu yang terpenting turut menjadi pemicu, seperti stabilisasi harga pangan.
“Kondisi harga sembako Meranti misalnya. Sekarang kondisinya turut belum stabil. Situasi itu dipicu oleh harga pangan nasional atau tidak hanya terjadi di Meranti. Apalagi kita daerah kepulauan biaya angkut cukup mahal ketimbang Riau daratan,” ujarnya.
Makanya, saat ini pihaknya sedang melakukan rangkaian pendekatan dan usulan agar Selatpanjang menjadi daerah free trade zone, agar keperluan pokok dapat dipasok dari negara tetangga dengan harga jauh lebih murah jika di pasok dari Sumatera seperti saat ini. Karena jarak tempuh cukup berdekatan,” ujarnya.
Untuk itu ia berharap besar dukungan dan dorongan dari seluruh pihak agar apa yang diinginkan tersebut segera terwujud.(gem)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
