PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama forkopimda, melaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Riau tahun 2023. Kegiatan ini dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/3).
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution saat memimpin apel mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau pada 13 Februari 2023 telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 191/11/2023.
“Tujuan digelarnya acara ini adalah untuk memastikan kesiapsiagaan Provinsi Riau dalam menanggulangi bencana karhutla. Sehingga setiap instansi yang tergabung di dalam Komando Satgas Karhutla Provinsi Riau dapat mempersiapkan segala sesuatunya seperti sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap yang ditimbulkannya di Provinsi Riau sudah terjadi secara berulang yang menyebabkan kerugian, seperti sekolah harus diliburkan, jadwal penerbangan pesawat yang harus ditunda, bahkan dibatalkan dan sebagainya.
“Di sisi lain, masyarakat menderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat asap, sehingga sudah seharusnya kita mencari solusi yang tepat agar permasalahan bencana asap ini dapat teratasi,” ujarnya.
Dipaparkan Wagubri, luasnya sebaran lahan gambut yang di Provinsi Riau yang mencapai sekitar 5,095 juta hektare atau sekitar 52 persen dari total lahan gambut di Pulau Sumatera merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pengendalian karhutla.
“Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, serta ketiadaan sumber air akibat kanal atau embung yang mengering juga menjadi kendala. Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik dengan mengerahkan sumber daya yang kita miliki,” imbuhnya.
Pemerintah Daerah dengan didukung dan didampingi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan segala upaya penanggulangan dengan tidak mengenal hari libur, seperti pengerahan Satgas Bidang Pemadaman Darat (TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD Damkar, Kelompok Masyarakat Peduli Api/MPA).
Selain itu, Satgas Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan, Satgas Bidang Penegakan Hukum, Satgas Bidang Pemadaman melalui udara dengan menggunakan water boombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
“Kita tidak menyerah dengan keadaan,” tegasnya.
“Maka dari itu kami berharap seluruh intansi dan stakeholder lainnya dapat berkoordiansi dan berkolaborasi dalam menanggulangi bencana karhutla, saling bahu-membahu dan bekerjasama dalam mewujudkan Riau Bebas Asap Tahun 2023,” pungkasnya.(sol)
