PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Inflasi Provinsi Riau masuk dalam lima besar nasional. Hal tersebut diketahui pada Rakornas pengendalian inflasi 2022 secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh Gubernur Riau di Gedung Daerah Riau secara virtual, Kamis (18/8).
Kepala BPS Riau Misfaruddin menyampaikan, pemicu inflasi Riau adalah pangan, terutama cabai merah, terlebih Riau bukanlah provinsi penghasil atau produsen. Komoditas pangan kebanyakan dikirim dari provinsi lain seperti Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan lain-lain. "Di Sumbar saja inflasi tinggi,” katanya.
Lebih lanjut, Misfaruddin memberikan masukan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau untuk memastikan jalur distribusi aman. "Jadi aman itu begini, transpornya nggak tinggi. Tapi jadi dilema lagi karena harga BBM tinggi,” ucapnya.
Menurut Misfaruddin, kenaikan harga BBM berpengaruh besar pada inflasi di Riau, terlebih jalur Riau adalah jalur pendistribusian yang memerlukan transportasi. Selanjutnya, Misfaruddin menyarankan agar Riau dapat mandiri secara pangan. Menurutnya kemandirian pangan di Riau masih belum optimal.
Untuk mengoptimalkannya bisa dengan membangun sentra penghasil pangan sehari-hari seperti cabai dan lainnya, dengan memanfaatkan lahan yang bisa ditanami tanaman pangan.
"Ini perlu koordinasi dengan kabupaten/kota. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga saya sarankan demikian. Jangan kita bergantung. Apa yang bisa kita lakukan, galakkan lagi dari pemerintah setempat. Kita pasok bibit unggulnya,” ujarnya.
Misfaruddin pun meminta para pemangku kepentingan untuk diberdayakan agar sama-sama bahu-membahu dalam mengatasi inflasi.
Hal senada diungkapkan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang mengatakan, pengendalian inflasi di Riau adalah pekerjaan rumah bersama. Sebagai upaya untuk menekan inflasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar pasar murah dan operasi pasar di beberapa kabupaten/kota.
Jumat (19/8), Gubri Syamsuar pun meninjau operasi pasar yang digelar di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Gubri Syamsuar mengatakan, operasi pasar ini juga telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru, yang selanjutnya kegiatan juga akan dilaksanakan di Kota Dumai, dan termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.
Ia menyebutkan, saat ini inflasi di Provinsi Riau mencapai 7 persen, dan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo agar inflasi setiap daerah, inflasinya harus berada di bawah 5 persen.
Untuk itu, saat ini Pemprov Riau melalui Disperindagkop Riau berupaya mengatasi dengan melakukan operasi pasar murah serta melakukan penanaman di lingkungan masing-masing. "Kita harus melakukan kerja nyata sebagai upaya menekan inflasi ini,” katanya.
Selain melaksanakan operasi pasar, pihaknya juga mendorong masyarakat khususnya untuk melakukan penanaman pangan terutama menanam cabai yang harganya masih tinggi harganya di Provinsi Riau.
"Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut menanam cabai,” ajaknya.
Untuk itu, Gubri menyebutkan, pihaknya juga mengajak kerja sama BUMDes agar dapat melaksanakan penanaman cabai ini sebagai upaya untuk menekan harga cabai agar normal, dan untuk menjaga inflasi di daerah. "Kita berharap upaya yang kita laksanakan ini dapat menurunkan inflasi,” ungkapnya.
Barang-barang yang dijual saat pelaksanaan pasar murah di Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak di antaranya, cabai merah Rp65.000 per kg, bawang merah Rp25.000 per kg, gula Rose Brand Rp13.000 per kg, gula manis Kita Rp13.500 per kg, beras Belida Rp105.000 per 10 Kg.
Selanjutnya, beras Topi Koki Rp100.000 per 10 kg, minyak goreng Rp12.000 per liter, minyak goreng kemasan 2 liter Rp26.500 per botol, beras Kita kemasan ukuran 5kg Rp50.000 per karung, beras Fortivit Rp12.000 per kg, daging Kita Rp 85.000 per kg, serta produk sayur lainnya dan produk-produk UMKM dari Kecamatan Kandis.
Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Riau menyiapkan koordinasi untuk mengonsolidasikan program dan merancang langkah strategis untuk upaya pengendalian inflasi ke depan.
"Karena masih dalam pembahasan kami belum bisa sampaikan secara detail,” ungkap Deputi Kepala Perwakilan BI Riau Maria Cahyaningtyas, Jumat (19/8).
Ia mengungkapkan, sebetulnya upaya pengendalian inflasi sudah sejak awal dideteksi ada risiko tekanan inflasi.
"Saat ini ketahanan pangan memang menjadi fokus. Hal ini sejalan dengan arahan presiden,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, pada Juli 2022 di Riau terjadi inflasi sebesar 0,83 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,44 pada Juni 2022 menjadi 113,37 pada Juli 2022. Tingkat inflasi tahun kalender sebesar 6,17 persen, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 7,04 persen.
Hal ini menjadikan Riau masuk dalam 5 besar inflasi tertinggi secara nasional yaitu berada di urutan ke-4, yaitu Provinsi Jambi 8,22 persen, Sumatera Barat (Sumbar) 8,01 persen, Bangka Belitung (Babel) 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,69 persen.(sol/anf)
