Dalam rentang waktu 2010 hingga 2019, ekonomi Riau rata-rata tumbuh 2,97 persen year on year (yoy), atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada kisaran 5 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Riau secara historis akan tergantung dari volume dan harga komoditas utamanya, seperti minyak, CPO dan pulp and paper yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan masyarakatnya yang sebagian besar bekerja pada sektor-sektor tersebut.
Laporan SITI AZURA, Pekanbaru
DALAM beberapa kesempatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Muhamad Nur menyatakan, sejak 2021 Riau keluar dari angka zona pertumbuhan 2 hingga 3 persen ke tingkat yang lebih tinggi.
“Hal tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Riau, baik melalui hilirisasi sumber daya alam, pengembangan kawasan industri, digitalisasi perekonomian, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.
M Nur menjelaskan, pandemi Covid-19 yang melanda secara global di 2020 telah menghentikan aktivitas perekonomian dunia termasuk di Riau. Pemerintah di berbagai belahan dunia dengan sigap membatasi mobilitas masyarakat dan menerapkan protokol kesehatan ketat agar penyebaran virus tidak berkembang secara pesat.
Berbagai kebijakan reaktif penanganan penyebaran virus telah menyebabkan Covid-19 mereda. Sehingga Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan pembatasan mobilitas sejak 30 Desember 2022.
“Meski pandemi melanda, ekonomi Riau mengalami akselerasi di saat daerah lain masih mengalami pemulihan bertahap. Sektor utama Riau berkembang dengan mengoptimalkan harga komoditas andalan Riau yang meningkat di pasar global,” ujarnya.
Di 2021 dan 2022, ekonomi Riau tumbuh 3,36 persen (yoy) dan 4,55 persen (yoy). Pasca-pelonggaran mobilitas pertumbuhan tinggi tersebut berlanjut di 2023, di mana sejak Triwulan I hingga III di 2023 ekonomi Riau masing-masing tumbuh 3,88 persen (yoy), 4,88 persen (yoy), dan 4,02 persen (yoy).
Konsumsi domestik yang solid menjadi penopang perekonomian Riau. Daya beli masyarakat Riau tetap terjaga meski terjadinya volatilitas harga komoditas Riau selama 2023. Tingkat konsumsi yang baik juga didorong sinergi dan kolaborasi yang konsisten dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Riau, sehingga tingkat inflasi tetap terkendali.
Hingga November 2023, inflasi berada pada level 3,26 persen (yoy), lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 6,81 persen (yoy). Perkembangan positif ekonomi Riau telah menarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Riau. Kebijakan Pemerintah melalui Domestic Market Obligation (DMO) juga menjadi salah satu pendorong investasi terhadap produk unggulan Riau.
Hingga September 2023, investasi yang masuk ke Riau, tercatat Rp66,08 triliun. Capaian investasi yang tinggi tersebut telah memberikan ruang baru bagi lebih dari 45.000 tenaga kerja. “Ini sekaligus, menjadikan Riau sebagai provinsi dengan investasi terbesar ke-5 secara nasional,” ujarnya lagi.
Dilihat dari sisi sektor ekonomi, kebijakan responsif pemerintah dalam hal tata kelola kelapa sawit serta adanya ekspansi dan diversifikasi produk pada komoditas pulp and paper, mampu mendorong produktivitas yang lebih baik.
Di sektor migas, investasi dalam hal pengeboran sumur dan well-service juga telah menopang tumbuhnya sektor perminyakan Riau. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut, termasuk infrastruktur konektivitas, telah mendorong sektor konstruksi Riau.
M Nur mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang pesat harus merata pada setiap aspek di Riau. Selain menipiskan kesenjangan sosial masyarakat, inklusi ekonomi bermanfaat bagi fleksibilitas para pelaku ekonomi dalam beradaptasi terhadap kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. “Bank Indonesia mendorong inklusi ekonomi Riau melalui dua program utama yaitu pengembangan UMKM dan digitalisasi perekonomian. Aspek yang pertama, pengembangan UMKM. Memiliki peranan strategis UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia,” ujarnya.
UMKM dapat menyumbang sekitar 61,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), mampu menyerap 97,1 persen tenaga kerja, serta menyumbang 14,4 persen dari total ekspor. Secara khusus, di Provinsi Riau terdapat lebih 50 ribu UMKM yang ada di Riau dengan total pendapatan mencapai Rp5,7 triliun per tahun. UMKM menjadi critical engine untuk kemajuan perekonomian Riau.
Ia menerangkan, pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penguatan pada tiga pilar, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Pilar Korporatisasi untuk mendorong peningkatan skala ekonomi dan atau atau nilai tambah UMKM. Pilar kapasitas untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui penguatan SDM dan usaha agar UMKM naik kelas. Sedangkan, pilar pembiayaan untuk meningkatkan akses keuangan UMKM sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan.
Selain itu, untuk mengakselerasi efektivitas program pengembangan UMKM tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga strategi, yaitu akselerasi ekspor UMKM melalui dua strategi, yaitu pull strategy dengan melakukan kurasi produk unggulan UMKM yang dilibatkan dalam promosi perdagangan dan business matching, serta push strategy untuk mendorong UMKM naik kelas.
UMKM Go Digital melalui implementasi pembayaran digital (a.l QRIS dan BI FAST), aplikasi pencatatan keuangan (SI-APIK), dan program onboarding UMKM untuk memperkuat digital skill and mindset pelaku UMKM di Riau.
Pengembangan Klaster Pangan Strategis. Dimulai dari penguatan sisi hulu dengan program digital farming untuk budidaya cabai merah dan padi, hingga penguatan sisi hilir pembinaan kepada UMKM dan pondok pesantren untuk pengolahan cabai.
“Melihat potensi dan peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas usaha, akses pembiayanan, kesiapan digital, dan akses pemasaran sehingga sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci yang harus dioptimalkan untuk membangun resiliensi dan daya saing bagi UMKM di Provinsi Riau,” paparnya.
Aspek yang kedua yang juga menjadi landasan kebijakan yang kuat dalam meningkatkan inklusi ekonomi yaitu digitalisasi perekonomian. Dalam rangka mendukung transaksi pembayaran yang semakin efisien, cepat dan andal, Bank Indonesia terus berinovasi guna menciptakan sistem elektronifikasi pembayaran yang terintegrasi dan menyeluruh.
Hal tersebut menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan ekonomi inklusif sebagaimana tertuang di dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Saat ini, teknologi digital telah berkembang secara masif dan mendorong disrupsi transaksi pembayaran konvensional pada sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia, termasuk Riau.
Kecenderungan masyarakat telah beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi secara digital yang salah satunya menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Sebagai regulator sistem pembayaran Indonesia, meluasnya digitalisasi di Riau, menandakan bahwa inklusi keuangan telah dinikmati oleh masyarakat. Hal tersebut tercermin dari jumlah pengguna QRIS di Riau yang mencapai 816.568 orang hingga November 2023.
Selain itu, jumlah transaksi menggunakan QRIS meningkat signifikan. Pada rentang periode Januari hingga November 2023, jumlah transaksi QRIS di Riau telah mencapai 20 juta transaksi atau tumbuh sebesar 181 persen (yoy). Perkembangan akseptansi digital QRIS juga ditopang oleh pertumbuhan pesat merchant yang memanfaatkan QRIS di Riau, yaitu sejumlah 630.126 merchant pada November 2023.
“Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), semakin memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah melalui penguatan kanal pembayaran digital, khususnya pada penerimaan retribusi dan pajak pemda,” ujarnya.
Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau tercatat mengalami peningkatan dari 91,8 persen pada Semester I 2022 menjadi 94,3 persen pada Semester I 2023. Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada TP2DD Provinsi Riau yang berhasil meraih prestasi dalam Championship TP2DD oleh Satgas P2DD sebagai TP2DD Provinsi Terbaik Se-Sumatera dan TP2DD Kabupaten Kampar sebagai TP2DD Kota Terbaik se-Sumatera pada tahun 2023.
Selain inklusivitas ekonomi, Bank Indonesia terus mengupayakan stabilitas harga yang beredar di Riau. Pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Riau telah menjadikan inflasi Riau tetap terkendali di 2023 dengan mengusung 7 Program Unggulan.
Ketujuh program tersebut di antaranya Intensifikasi dan Perluasan Titik Pasar Murah, melalui sinergi pelaksanaan program Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), SPHP, Pasar Tani/Riau Hortimart, Pasar Murah Keliling, dan berbagai program bantuan pangan murah yang disinergikan dengan pembayaran digital dengan QRIS sehingga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat Riau.
Kick off Aplikasi Informasi Harga Pangan, yaitu Kodai Puantipa (Komunikasi dan Informasi Pasar Pantauan Barang Penting dan Harga Pangan), yang mengintegrasikan data harga dan pasokan dari berbagai instansi, sehingga menjadi aplikasi satu data yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis data yang lengkap dan realtime.
“Inovasi Gerakan Tanam, melalui program digital farming cabai merah dan padi, urban farming, persemaian 1 juta bibit cabai merah dan bawang merah, serta program penggunaan pupuk organik,” sambungnya.
Diversifikasi Pangan dan Hilirisasi Pangan melalui program pembinaan UMKM dan pondok pesantren dalam pembuatan produk olahan cabai, serta program diversifikasi pangan bertajuk “kenyang tidak harus nasi, sehat bahagia dengan pangan lokal” melalui pembuatan berbagai menu olahan sagu. Pemberian Bantuan Alat Pertanian, melalui skema bantuan Pemerintah dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), untuk menjamin kecukupan pasokan di Provinsi Riau. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi, melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM), High Level Meeting (HLM) TPID, dan Rapat Koordinasi Rutin TPIP dan TPID.
Pada aspek pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia senantiasa memenuhi kebutuhan uang tunai di Riau sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini, termasuk pemenuhan uang tunai di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) di berbagai pulau di wilayah Riau (Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang) pada Juni 2023.
Bank Indonesia juga turut menggencarkan gerakan Cinta, Bangga, Paham Rupiah kepada masyarakat sebanyak 89 kali sepanjang 2023 untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menjaga kestabilan nilai rupiah.
2024 Tumbuh Didorong Konsumsi Domestik dan Ekspor Luar Negeri
Pertumbuhan tinggi ekonomi Riau akan berlanjut pada 2024. Diperkirakan, 2024 masih tumbuh yang didorong dari konsumsi domestik dan ekspor luar negeri. “Beberapa faktor yang diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat Riau yaitu berbagai aktivitas politik seiring masih berlangsungnya masa kampanye,” terangnya.
Selain itu, berdasarkan hasil Survei Konsumen, Indeks Ekspektasi Konsumen dalam 6 bulan mendatang masih berada pada rentang level optimis. Ekspor luar negeri yang meningkat terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor komoditas utama Riau yaitu pulp and paper, serta CPO. Peningkatan permintaan ekspor diperkirakan terjadi di mitra dagang utama, yaitu negara ASEAN, Amerika Serikat, dan Eropa seiring proyeksi volume perdagangan dunia meningkat pada tahun 2024.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi 2024 diprakirakan bersumber dari sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. “Kinerja Industri pengolahan pada tahun 2024 diperkirakan tetap kuat, serta menjadi kontributor utama perbaikan ekonomi Riau,” sambungnya.
Permintaan domestik produk sawit meningkat seiring meningkatnya alokasi program B35 di tahun 2024, serta peningkatan konsumsi bahan bakar domestik. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas produksi industri kertas dan turunannya diprakirakan juga akan mendorong tumbuh tingginya sektor industri pengolahan di tahun 2024.
Di sektor pertambangan, perbaikan produksi lifting di Blok Rokan akan berlanjut, seiring realisasi pengeboran sumur baru dan penambahan unit rig yang dilakukan dalam rangka mencapai target produksi. Selain itu, upaya pengeboran sumur yang dilakukan dengan menggunakan teknologi unconventional drilling di Lapangan North Duri Development sebagai upaya untuk meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan juga diprakirakan berkontribusi dalam mendorong tumbuh tingginya sektor perminyakan.
Dengan asumsi-asumsi tersebut, tren positif perkembangan makroekonomi Riau pasca pandemi akan terus berlanjut. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Riau di tahun 2024 diperkirakan dapat tetap tumbuh tinggi dalam kisaran 4,0 hingga 4,8 persen (yoy). Dari sisi kestabilan harga, ekspektasi masyarakat yang terjaga melalui komunikasi efektif dan peran TPID, akan menjaga inflasi Riau tetap rendah dan stabil.
Terjaganya kestabilan harga pangan dan energi selama 2024 akan menjadi kunci terwujudnya inflasi yang terkendali tersebut. Oleh karena itu, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi Riau tahun depan akan dapat mencapai target 2,5±1 persen sesuai dengan target inflasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.***
