KEP.MERANTI (RIAUPOS.CO) - Pada 6-9 Oktober 2015, Kabupaten Kepulauan Meranti dipercaya menjadi tuan rumah rapat kordinasi daerah-daerah perbatasan yang ditaja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada tiga kabupaten perbatasan yang mengikuti rakor, Selasa (6/10), di Selatpanjang tersebut. Yakni Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Ada banyak hal yang menadi isu dalam rakor itu. Di antaranya membahas tentang mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang meliputi perumusan kebijakan di berbagai bidang pengembangan seperti daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana serta daerah kecil dan pulau terluar serta mempersiapkan gerakan desa terdepan mandiri (save villages).
Adapun rakor ini untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan 2015, karena lokasi kegiatan pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah perbatasan sebanyak 30 daerah di seluruh Indonesia. Untuk 3 kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jarak yang terdekat.
Terdapat program unggulan bidang pengembangan daerah tertentu yang ditawarkan, di antaranya pengembangan kawasan beranda Indonesia (PKBI), pengembangan pulau kecil berdaya (P2KB), pengembangan daerah tangguh bencana (PKTB), dan pada tahap selanjutnya juga akan dikembangkan pengembangan daerah tangguh pangan (PDTP) dan pengembangan daerah tangguh konflik (PDTK).
Pada pelaksanaan pengembangan daerah perbatasan yang difasilitasi oleh Kementerian PDT 2010- 2014 melalui APBN yang meliputi PLTS 5 Kwp, pembangunan jalan dan sarana air bersih. Kepulauan Meranti mendapat kucuran dana Rp24.250.000.000. Upaya Pemkab Meranti agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kecamatan yang menjadi pulau-pulau terluar di daerah ini mendapat respon positif.
Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Rangsang. Tim dari kementerian telah meninjau desa-desa untuk dinilai sebagai daerah prioritas dalam program pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan dan pulau terluar, yang saat ini gencar dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa.
Rakor itu sendiri dibuka oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Suprayoga Hadi, dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Meranti Edy Kusdarwanto, Ketua DPRD Fauzi Hasan dan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Riau Ramli.
Sedangkan peserta rakor sekitar 50 orang dari berbagai kementerian dan lembaga di pusat. Ditambah instansi terkait di Kepulauan Meranti, camat serta perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna yang juga ditetapkan sebagai daerah terluar.
“Prioritas kita terhadap daerah terluar seperti Meranti itu tidak ingin lagi disebut daerah terbelakang tetapi etalase atau gerbang depan Indonesia. Meranti ini sangat tepat sekali sebagai gerbang karena langsung berhadapan dengan negara tetangga. Kalau Anambas dan Natuna jaraknya agak jauh dengan negara tetangga. Namun tiga daerah ini sama-sama ditetapkan sebagai daerah perbatasan dan pulau terluar,” ujar Suprayoga Hadi.
