PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah menerima arahan dari pemerintah pusat untuk menyiapkan dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Anggaran sebesar Rp5 miliar pun disiapkan.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan, sudah ada arahan dari pemerintah pusat untuk bantuan tersebut. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, mengarahkan bahwa untuk dana bantuan perlindungan sosial tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar dua persen. “Sudah kami hitung ada sekitar Rp5 miliar,” kata Jamil.
Saat ini pemerintah kota akan segera melakukan pendataan mana saja masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial yang tersebut. Namun, dalam waktu dekat pemerintah kota akan membahas hal ini dalam rapat.
Mereka bakal membahas bersama Dinas Sosial Pekanbaru dan OPD terkait dalam penyaluran bantuan nantinya. “Kita akan masuk dalam tahap persiapan untuk pendataan siapa saja yang akan menerima. Kita seleksi dulu,” jelas Jamil.
Selain itu Pemko Pekanbaru menurutnya juga akan segera membuat regulasi terkait penggunaan anggaran agar tidak bertentangan dengan aturan. Karena menurut Jamil, mekanisme penyerahan bantuan harus jelas agar tidak menjadi permasalahan pada saat bantuan disalurkan.
Sebelumnya, Pemko Pekanbaru dalam rapat koordinasi (rakor) penyampaian laporan daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara virtual pekan lalu diminta untuk membuat terobosan dalam membantu menekan inflasi daerah.
Hal ini seiring terjadinya penyesuaian harga BBM yang membuat sejumlah kebutuhan pokok alami kenaikan harga. Pj Wako Pekanbaru, Muflihun menyebut untuk menahan inflasi daerah ke depan, pemerintah pusat menaikan DAU untuk masyarakat yang terdampak. “Ada 2 persen DAU untuk peruntukan bisa saja pemberian BLT. Nanti Dinsos yang mendata mana yang layak menerimanya,” ujarnya awal bulan ini.
Selain itu, dikatakan Muflihun untuk menahan inflasi, pemerintah kota juga menggalakkan penanaman cabai dan bawang di lahan tidur. Penanaman ini bakal berlangsung di 15 kecamatan. “Bisa juga masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tidak perlu cari ke pasar. Ini bisa menahan inflasi,” tutur dia.
Sementara itu, diberitakan sebelumnya menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyediakan anggaran untuk bantuan perlindungan sosial sebesar Rp7 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, bantuan perlindungan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat Riau yang terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan juga akibat inflasi. “Dari hasil pembahasan sementara kami, Pemprov Riau menyediakan anggaran untuk bantuan perlindungan sosial sebesar Rp7 miliar,” katanya, Selasa (6/9).
Lebih lanjut dikatakannya, anggaran Rp7 M tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen. “Anggaran Rp7 miliar itu disiapkan untuk tiga bulan. Untuk besarannya yang akan diterima masyarakat sedang dibahas,” ujarnya.
Berapa jumlah masyarakat Riau yang akan menerima bantuan perlindungan sosial tersebut? Menurut Sekdaprov Riau, pihaknya masih melakukan pendataan karena bantuan yang diberikan Pemprov ini akan mengakomodir masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. “Untuk siapa saja penerimanya masih didata. Yang jelas yang tidak menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat seperti tukang ojek, pelaku jasa transportasi, dan lainnya yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi,” sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, dari hasil rapat virtual yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diminta untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dan juga inflasi yang terjadi saat ini.
Dijelaskan Gubri, meskipun akan diadakan bantuan perlindungan sosial, kegiatan tersebut tidak akan mengganggu postur APBD Riau karena sumber bantuan tersebut akan diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Biaya Tak Terduga (BTT).
“Malah nanti kalau tidak diberikan, anggaran kita bisa dipotong oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun untuk besarannya dan siapa saja yang berhak menerima, pihaknya masih harus mendata terlebih dahulu. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat juga sudah mulai memberikan bantuan juga. “Untuk gambaran bantuan dari pemerintah daerah dicontohkan bisa diberikan kepada tukang ojek, nelayan dan beberapa sektor lainnya yang terdampak. Atau yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga mengimbau kepada masyarakat terutama pedagang untuk tidak serta merta menaikkan harga bahan pokok yang tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Karena itu, pihaknya bersama Polda Riau akan melakukan pengawasan harga bahan pokok di pasaran.
“Kalau tidak ada kaitannya dengan harga BBM tapi harga bahan pokok dinaikkan, ini akan kita awasi. Kalau alasannya transportasi, tentu ada batasannya kenaikannya,” tegasnya.
Jangan Ada Penimbunan Sembako
Kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak kepada sejumlah kenaikan harga bahan pokok. Agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera turun ke pasar-pasar guna memastikan harga sembako stabil. Permintaan itu disampaikan langsung Ketua DPRD Riau Yulisman kepada Riau Pos, akhir pekan lalu.
Dikatakan dia, DPRD sendiri memang bertanggung jawab pada fungsi pengawasan. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil langsung dinas terkait untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemprov dalam mengantisipasi kenaikan harga. Paling penting, Yulisman meminta agar jangan sampai ada oknum memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan sembako.
“Kepada pemerintah, kami minta agar langsung turun ke pasar-pasar melihat situasi dan kondisi harga sembako. Karena jangan sampai masyarakat menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai nanti mata rantainya terlalu panjang, apalagi sampai ada penimbunan,” pintanya.
Terpisah, Anggota DPRD Riau Fraksi PAN Mardianto Manan mengatakan, dalam setiap kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada kenaikan harga sembako. Dampak itulah yang menurut dia harus diantisipasi dengan regulasi oleh Pemprov Riau. Seperti jaring pengaman sosial dan berbagai program lainnya. Sehingga situasi ekonomi di Bumi Lancang Kuning tidak terlalu bergejolak pasca kenaikan harga BBM.
“Mungkin operasi pasar juga guna menstabilkan harga-harga. Tidak ada masalah. Yang penting buatlah kebijakan yang dapat menekan harga-harga sehingga bisa tetap stabil. Kami DPRD Riau, melalui komisi terkait yang membidangi hal itu pasti akan menjalankan fungsi pengawasannya,” tambahnya.
Polresta Pastikan Awasi Penyaluran BBM Subsidi
Sementara itu, Polresta Pekanbaru memastikan pihaknya ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi di Kota Pekanbaru. Berbagai upaya pencegahan potensi penyelewengan juga terus dilakukan. Hal ini disampaikan Waka Polresta Pekanbaru AKBP Henky Poerwanto dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Jumat (9/9) lalu. "Kami akan mengawal penyaluran subsidi dan menunggu regulasi terkait peraturan BBM. Kami akan memantau aktivitas di SPBU dan akan mengambil tindakan tegas terhadap para penyeleweng BBM Subsidi," tegas Waka Polresta.
AKPB Henky juga mengingatkan personel Polresta Pekanbaru untuk tidak bermain-main dalam pengawasan. Apalagi sampai terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi yang harganya baru dinaikkan tersebut.
FGD ini sendiri digelar Polresta Pekanbaru dengan menghadirkan warga, tokoh masyarakat dan para mahasiswa di Kota Pekanbaru. Diskusi ini mengambil tema ‘Pengalihan Subsidi Untuk mewujudkan penyaluran yang tepat Sasaran.’
Pada diskusi tersebut panitia juga memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk bertanya kepada para narasumber. Selain Waka Polresta, hadir sebagai narasumber diskusi, Kadis Sosial Provinsi Riau Tengku Zul Effendi dan Sales Manajer PT Pertamina Patra Niaga Muhajir Kahuripan.(ali/nda/end/das)
Laporan: TIM RIAU POS (Pekanbaru)
