KOTA (RIAUPOS.CO) -- Kota Pekanbaru sampai saat ini masih dikepung asap pekat dampak dari kebakaran lahan yang ada di Riau. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, belum mampu menghilangkan kabut asap.
Sementara korban mulai berjatuhan dan sekolah diliburkan. Bahkan ada elemen masyarakat berencana menggugat Presiden RI dan juga Gubernur Riau (Gubri), mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru, melalui Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama ST menyatakan dukungannya terhadap wacana masyarakat menggugat Presiden dan Gubri itu. Menurutnya, karena ini masalah hak azasi manusia yang dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan kewenangannya dia mendukung aksi ini.
"Soal gugatan ke Presiden maupun ke Gubernur itu sah-sah saja, karena ini bentuk protes masyarakat dengan kondisi bencana asap saat ini terjadi," kata Ginda kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).
Apalagi untuk masalah bencana asap ini bukan lagi masala daerah, tetapi sudah menjadi masalah nasional. Terbukti dari bencana asap yang terjadi sudah sampai ke negeri tetangga. Ditambah dampaknya saat ini sangat terasa di Pekanbaru.
"Pekanbaru ini korban juga, dan wajar saja masyarakat Pekanbaru juga protes dan menggugat, berharap cepat mendapat respon dan asap segera hilang dari Bumi Lancang Kuning ini," ujar Ginda.
Diharapkan juga, kepada seluruh masyarakat kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk dapat bersama-sama menjaga lingkungannya. Bila perlu buat posko dan bersama masyarakat ikut menjaga dan mengawal kelestarian hutan dan lahan.
"Bersama-sama lagi menjaganya, terutama daerah yang rawan terbakar. Meski kita tahu, pemerintah sudah tahu siapa yang membakar, tinggal mengambil tindakan tegas saja lagi," tutur Ginda yang berharap bencana asap yang terjadi ini tidak terjadi lagi pada masa-masa yang datang.(gus)
Laporan : Agustiar
Editor : Erizal
