Berdasarkan data yang diterima gugus tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, lima besar wilayah dengan penambahan kasus sembuh tertinggi masing-masing adalah Provinsi DKI Jakarta yakni 2.836, kemudian Jawa Timur sebanyak 1.361, Jawa Barat 779, Sulawesi Selatan 673, Jawa Tengah 409 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 9.907 orang.
Sementara itu, Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengkoordinir upaya pemerintah untuk meningkatkan kecepatan tes PCR sebanyak 20 ribu per hari sesuai permintaan Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir mengaku optimis target yang dicanangkan presiden bisa segera tercapai. Melihat untuk saat ini pengujian spesimen sudah mencapai lebih dari 10.000 per hari. Bahkan menurutnya, saat ini perlu dipatok target yang lebih tinggi yakni 30.000 per hari.
“Kalau kita lihat untuk mencapai 20.000 tidak begitu sulit ya. Karena per tanggal 6 Mei itu sudah tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan. Sehingga ini saya kira bukan hal mustahil. Malah seharusnya kita bisa memikirkan bagaimana mencapai target 30.000,” jelas Muhadjir, kemarin.
Meski demikian, menurutnya kunci percepatan pengujian spesimen ada pada bantuan tenaga relawan. Maka dari itu Muhadjir menekankan agar Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemenristek untuk bisa menggerakkan secara masif perekrutan relawan khususnya untuk tingkat S2 di bidang kesehatan masyarakat, keperawatan, dan mikrobiologi molekurel. “Kalau ini bisa dilakukan, saya optimis (bisa mencapai target, red),” tuturnya.
Selain itu kecepatan tes, menurut Muhadjir, proses tracking perlu diperbanyak. Hal tersebut perlu dilakukan agar deteksi kasus-kasus dan penyebarannya bisa dilakukan lebih dini. Muhadjir juga meminta agar tim peneliti vaksin Covid-19 yang dibidangi oleh Kemenristek/BRIN terus dimotivasi dan didukung proses kerjanya agar bisa menghasilkan vaksin secara cepat.
“Kalau kita bisa memotivasi mereka, mereka bisa bekerja dengan semangat dan syukur-syukur kalau kita bisa lebih duluan menemukan vaksin. Kalau kita gagal mempercepat penemuan vaksin pasar itu akan dijarah produsen luar negeri. Dan ini sangat bagus kalau kita hindari ruang itu,” jelasnya.
Selain itu, untuk menyukseskan percepatan pengujian spesimen, harga dari alat swab test untuk uji spesimen perlu seragam dan harus murah. Dia meminta kepada Kementerian Perdagangan agar bisa membuat regulasi terkait hal itu. “Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini adalah kita perang lawan Covid-19 dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak,” ujarnya.
Kemudian, terkait tatanan kenormalan baru, menurut Muhadjir, gugus tugas dan kementerian/lembaga terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif bahwa normal baru bukan berarti seenaknya saja.
Diberlakukannya kenormalan baru, menurut dia, bukan berarti kedaruratan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dicabut begitu saja. Menurut dia akan dilakukan penyempurnaan aturan agar masyarakat bisa lebih memahaminya.
“Padahal ketika mereka diberikan pengurangan pembatasan itu artinya PSBB masih berlaku yaitu PSBB minimal yang seperti tercantum dalam UU Kedaruratan Kesehatan pasal 49. Sehingga harus dipahami betul mengenai protokol kesehatan dasarnya,” ujar Muhadjir.(sol/tau/das)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
