SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil kembali mengundang perhatian publik ketika mengikuti pertemuan bersama unsur Pemerintah Daerah Riau dan Pusat.

Pertemuan itu dikemas dalam Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2024, Rabu (5/4/2023) ini. 

Ia kesal, dan sempat menyarankan Pemprov Riau dan pemerintah pusat untuk dapat melepas status Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saran tersebut disampaikan Adil setelah pemaparan Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah perwakilan pemerintah pusat di Balai Serindit Gubernuran Pekanbaru.

Ia mengaku mau tak berharap banyak kepada Pemprov Riau. Pasalnya dua tahun berharap Syamsuar dapat menyelesaikan jalan Alai menuju Mengkikip, hingga kini tak kunjung rampung karena aset Pemprov Riau.

"Saya sudah bilang kalau Pemprov Riau tidak sanggup serahkan wewenang jalan itu sama kabupaten, biar saya bangun,"ungkapnya. 

Menurutnya masyarakat membutuhkan pembangunan jalan tersebut menuju daratan Sumatera menuju stabilitas harga sembako. "Di sana sudah ada Kapal Roro Barembang sejak Gubernur Rusli Zainal. Tapi jalannya belum selesai sampai sekarang," ujarnya. 

Jadi kata Adil, jika pembagian APBD Riau seperti saat ini, maka menurutnya perlu dipelajari lebih jauh. Karena sejauh yang ia tau, indikator penyusunan ABPD penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas. 

"Di Riau itu ada 100 ribu orang miskin, meranti 60 ribu. Dari 60 ada 5,3 persen miskin ekstrim. Tak ada bentuk nyatanya dari pemaparan hari ini. Saya sebetulnya miris," ujarnya.

"Sekali lagi saya minta Pemprov Riau itu urus yang kecil kecillah saja. Karena di Meranti itu udah saya bangun semua. Pendidikan gratis, kuliah gratis 5000 sarjana saya kuliahkan. Kesehatan 100 persen. Jadi tak usah pikirkan yang itu," tambahnya.

Tidak hanya kepada pemprov, dalam pertemuan itu Adil juga sempat mengeluhkan hal yang sama kepada pemerintah pusat terhadap regulasi DAU dan DBH.

"Apalagi kebijakan baru tentang DAU membuat Meranti tambah susah lagi. Saya minta tolong koreksi itu. Apalagi DBH, 2022 minyak kami 5140 barel perday yang kami terima Rp 11t milliar, 2023 minyak kami 9000 barel perday sementara DBH yang kami terima Rp 115 milliar. Jauh sekali selisihnya. Padahal penyusunan APBD mengacu pada yang sudah ditentukan. Dan ini yang terjadi di Meranti. 

Jika Pemprov Riau dan Pemetintah pusat tidak sanggup memenuhi keinginan itu, Adik melontarkan sarah untuk dapat melepaskan pemekaran bagi Kepulauan Meranti.

"Jika tidak ada niat mengurus Meranti lepaskan kami. Masukan ini. Jangan Ini ditafsirkan sebagai pernyataan. Ini masukan," keluhnya. 

Seperti dibertakan sebelum ini. Adil juga sempat mengundang perhatian publik setelah mempertanyakan isi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) iblis atau setan yang viral di media sosial.

Pernyataan itu dilontarkan ketika Adil memprotes DBH sebagai bupati penghasil  Migas. Adil menilai daerahnya tak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam dan dana yang diterima daerahnya pun diklaim sangat kecil.

"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil akhir 2022 lalu.

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: Eka G Putra