PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Yayasan Pejuang Meranti (YPM) Sudarto, kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang menunda pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ia menilai keputusan Pemprov Riau yang menunda rangkaian pemberian penghargaan melalui rapat koordinasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), di SKA Co-Ex Swiss Bell Inn Hotel Pekanbaru, Senin (4/7/2022) malam, terkesan politis.
Menurutnya keputusan tersebut sepihak oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, karena cenderung berkaitan Pilgubri 2024. Jika itu benar, maka menurutnya keputusan tersebut dinilai tepat oleh pihak terkait dalam hal ini pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Karena akan berdampak terhadap elektabilitas Syamsuar kedepan kalau dia benar maju di Pilgubri 2024.
"Kuat tendensi politiknya Pilgubri 2024. Pembatalan itu tiba-tiba saja. Adil jelas sudah deklarasi akan maju. Jika memang mau pamor Syamsuar ungguli Adil, langkah Dinkes Riau itu sudah tepat. Karena lucu jika Syamsuar berikan penghargaan itu langsung kepada Adil. Turun elektabilitasnya. Karena orang akan beranggapan program jaminan kesehatan Meranti benar-benar berjalan sesuai dengan target," ujarnya kepada Riaupos.co, Rabu (6/7/2022) siang.
Walaupun demikian ia berharap ASN dapat tegak pada posisi yang netral, walaupun posisi petahana itu cukup kuat untuk menunggangi birokrasi di tingkat pemerintah. Namun ia berharap kepentingan publik menjadi nilai yang tertinggi dalam tatanan birokrasi di lintas Pemrov Riau.
Seperti yang diberitakan sebelumnya Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti kecewa sikap Dinas Kesehatan Provinsi Riau terhadap rangkaian Rapat Kordinasi, Sosialisasi, Rekonsiliasi Program JKN dan Jamkesda) di, SKA Co-Ex Swiss Bell Inn Hotel Pekanbaru, Senin (4/7/2022) malam.
Merasa dipermalukan oleh panitia, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM beserta jajaran memutuskan keluar jelang helat dimulai. Keputusan ini dipicu, karena panitia penyelenggara ingkar terhadap agenda yang telah mereka sampaikan.
Seperti diceritakan Kepala Bagian Prokopim Setdakab Meranti, Afrinal Yusran, penyelenggara semula menyampaikan jika rapat koordinasi tersebut harus dihadiri langsung oleh kepala daerah. Karena dalam rangkaian kegiatan, Kabupaten Kepulauan Meranti akan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau Zainal ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa apa yang terjadi tersebut hanyalah miss komunikasi saja.
"Malam tadi khusus penggalangan komitmen untuk bersama-sama mewujudkan jaminan kesehatan semesta di Riau per 1 Januari 2024. Untuk penghargaan UHC kita laksanakan secara khusus bersama BPJS Kesehatan, karena ini suatu pencapaian yang luar biasa sebagai wujud perhatian pemda," jelasnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Eka G Putra
