DUMAI (RIAUPOS.CO) - Tercatat sudah 63 orang yang dirawat di RSUD Kota Dumai akibat terserang demam berdarah dengue (DBD) sepanjang 2019. Salah seorang pasien yang merupakan bayi berusia tujuh bulan akhirnya meninggal dunia. Saat dirawat, pihak rumah sakit mendeteksi bayi tersebut sudah masuk ke tingkat paling membahayakan yakni DSS (dengue shock syndrom).
“Bayi tersebut meninggal di awal Januari lalu,” ujar Humas RSUD Kota Dumai Taufan kepada Riau Pos, Senin (4/2). Ia mengatakan, bayi malang itu hanya dirawat di RSUD selama satu jam, karena saat datang memang sudah kritis. “Jadi memang sudah sangat membayakan, makanya kami imbau kalau ada anak atau saudara yang terjangkit DBD segera bawa ke rumah sakit,” ujarnya.
Dari data RSUD Dumai, 63 pasien yang mendapatkan perawatan akibat DBD ini semuanya berasal dari lima kecamatan yakni Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan dan Bukit Kapur.
“Sebagian besar pasien DBD yang mendapatkan perawatan di RSUD Dumai berkisar antara usia 1 hingga 15 tahun yang masih dalam usia anak,” ujarnya.Ia mengatakan, cuaca yang sering berubah juga menyebabkan banyak nyamuk aedes aegypti. “Kami mengimbau agar masyarakat berhati-hati,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Faisal mengatakan, meningkatnya kasus DBD di awal tahun berkaitan juga dengan kebersihan lingkungan.
“Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” ujarnya. Ia menghimbau agar masyarakat waspadai penyakit DBD saat musim hujan, karena banyak genangan air kerap jadi sarang nyamuk. “Kami mengimbau masyarakat waspada DBD, salah satunya berperan aktif melakukan tindakan 3 M (menguras, menyimpan dan mengubur) berbagai benda yang bisa dijadikan sarang nyamuk DBD,” tutupnya.(hsb)
Bupati Ancam Coret RKA Dinas
TIDAK tanggung-tanggung, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengancam akan mencoret Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak selaras dengan visi DAN misi dereah.
Pernyaraan ini disampaikan Bupati, saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan musyawarah rencana pembangunan daerah (musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (4/2).
"Kita akan evaluasi seluruh RKA yang ada. Saya akan rasionalisasikan kalau ada RKA yang tidak menjurus kepada visi pembangunan daerah," tegas Bupati.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sebab, sebelum Musrembang, Bupati sempat melihat langsung RKA sejumlah OPD. Dilihat dari judul, hampir semua yang dilihat saat itu cukup baik, karena terintegrasi dengan program pembangunan lima tahun ke depan.
"Tapi sayangnya, banyak RKA yang isinya hanya perjalanan dinas. Sedangkan untuk program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sangat kecil persentasinya," keluh Bupati.
Hal itu menurut Bupati, yang perlu untuk disempurnakan. Artinya, dia menginginkan program OPD tidak lari dari arah peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Termasuk kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat.
Saat itu dia juga berharap agar dalam penyusunan RPJMD benar-benar memperhatikan kondisi ril yang ada di lapangan. Di antaranya, pembangunan Inhil yang akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat luas.
Oleh karena itu, Bupati melibatkan pengusaha dalam penyusunan RPJMD dan pihak-pihak berkompeten lainnya. Tujuanya, lanjut Bupati, untuk mendapatkan banyak masukan dari sluruh komponen yang dimaksud. "Sehingga dalam 5 tahun kedepan visi misi daerah dapat terwujud," paparnya.
Bercerita masalah ekonomi, di Inhil cukup besar peluangnya. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi daerah. Seperti perkebunan kelapa. Di sinilah pentingnya titik berat RPJMD yang mengaitkan dengan sektor-sektorperkebunan kelapa dalam.
Beberapa upaya yang dilakukan, dalam mendongkrak perekonomian ditengah rendahnya harga kelapa adalah, melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Serta mendorong pembentukan BUMDes diseluruh desa.(adv)
Selain Bupati Musrembang RPJMD ini dihadiri Sekda Provinsi Riau H Ahmad Hizaji, Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Wakik Ketua DPRD Inhil H Marianto, unsur Forkompimda dan Pemkab diluar Riau, seperti Jambi dan Kepri.(adv)
