JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setya Novanto tetap akan menjabat sebagai ketua umum Golkar meski dia kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu merupakan keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Tingkat I se-Indonesia yang menggelar rapat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (21/7/2017) malam.
"Setelah mendengar ketua umum sebagai tersangka, kami koordinasi. Hasilnya, kami mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP. Karena sejalan dengan yang kami rapatkan tadi malam (Jumat, red)," kata Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sultan, Sabtu (22/7/2017).
Ridwan mengatakan, rapat DPD Tingkat I Golkar dihadiri 32 daerah. Mereka bertemu langsung dengan Setya Novanto untuk mendengar secara seksama permasalahan hukum yang dihadapi.
"Kemarin dalam rapat DPP Golkar 18 Juli lalu telah diputuskan tujuh poin. Kami wajib menyosialisasikannya. Kami akan undang DPD Tingkat II untuk menerjunkan informasi ke komisaris kecamatan dan komisaris desa," tuturnya.
Rapat pleno DPP Golkar sebelumnya memutuskan tujuh poin, di antaranya tetap konsisten mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019 mendatang. Kemudian, Golkar tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari ketua umum yang baru, meski Novanto berstatus tersangka. (gir)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
