Mengenai pembentukan tim transisi atau sejenisnya oleh paslon terpilih, itu menurut Arsan teknis komunikasi saja. Substansinya adalah visi dan misi calon yang memenangkan pilkada 2018, diingatkan untuk diperhatikan dalam penyusunan RAPBD 209. “Jadi mengingatkan ini bukan karena mengenal siapa, tapi memang sudah ada aturannya. Dan cagub terpilih yang nanti menjalankan pemerintahan 2019. Tinggal dikomunikasikan saja,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Riau terpilih, Syamsuar menyambut baik apa yang jadi perhatian Kemendagri. “Kami sudah persiapkan. Alhamdulillah kami diberi kesempatan sesuai dengan visi dan misi kami yang kami sampaikan ke masyarakat. Keputusan nantinya melalui dewan melalui banggar dan TAPD,” ujar Syamsuar.
Untuk teknisnya, DPRD dan Pemprov Riau tengah berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Untuk teknis program yang diharapkan sesuai visi dan misi akan dikoordinasikan antara tim transisi dan TAPD Pemprov Riau.
Jangan Anggap sebagai Kudeta
Pengamat Kebijakan Publik Saiman Pakpahan menilai, tim transisi harus ikut dalam pembahasan rancangan APBD 2019. Harapannya, agar visi misi dan program kerja gubernur terpilih terakomodir di APBD 2019. “Ini menjadi tanggung jawab gubernur terpilih. Yaitu Pak Syamsuar yang telah menyampaikan janji politik saat pilkada kemarin. Jadi jangan korbankan rakyat banyak,” kata Saiman saat dihubungi, Rabu (25/7).
Dia menilai, gubernur defenitif harus melihat keterlibatan tim transisi dalam pembahasan rancangan APBD 2019 secara objektif. Melihat kepentingan masyarakat banyak. Sebab, pilihan terbanyak itu jatuh kepada Syamsuar. Dan ini dinilai oleh Saiman sebagai kedaulatan rakyat “Lihatlah ini sebagai objektif. Jangan anggap ini sebagai pengambilalihan rezim atau kekuasaan. Kalau melihat untuk ambil alih rezim, akan gondok-gondokan antara gubernur terpilih dengan gubernur defenitif. Tak akan ketemu dia,” sebutnya.
Namun kata dia, lihatlah ini sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Tak hanya oleh gubernur terpilih, tapi juga gubernur defenitif.“Kalau kita lihat Riau adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, maka harus berkompromi bersama,” sebutnya.
Kepada gubernur defenitif, Saiman juga berpesan agar jangan menilai, masuknya tim transisi dalam pembahasan APBD 2019, sebuah intervensi. “Bukan intervensi, tapi lebih kepada sinkronisasi program Pak Syamsuar dalam program pemerintah,” kata dia.
“Hanya itu (sinkronisasi) saja sebenarnya. Ini bukan intervensi. Bukan kudeta juga, tidak. Jangan melihatnya seperti itu,” kata dia.
