JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengedepankan sikap profesionalisme dalam pemeriksaan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. PKB menyerahkan ke publik untuk menilai apakah ada politisasi atau tidak, dalam pemeriksaan dan pemanggilan Cak Imin oleh KPK.
"Kami yakin, (KPK) akan profesional melakukan penegakan hukum," kata Cucun di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Menurut Cucun, sah-sah juga publik bisa menilai ada dugaan politisasi hukum dalam pemeriksaan Cak Imin. Pasalnya, Cak Imin dimintai keterangan atas kasus dugaan korupsi yang terjadi tahun 2012, saat Cak Imin menjadi Menakertrans.
"Terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan, bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya kontestasi demokrasi, tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik, publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penindak hukumnya," ucap Cucun.
Namun, ia memastikan Cak Imin sebagai warga negara yang baik sudah taat hukum, dengan memenuhi panggilan KPK. Serta memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.
"Gus Imin sudah berikan keterangan sebagai anak bangsa, putra bangsa. Beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya," tegas Cucun.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menjalani pemeriksaan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012. Ia keluar ruang penyidikan sekitar pukul 15.00 WIB.
Bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan itu mengaku, kehadirannya ke KPK untuk membantu kerja-kerja pemberantasan korupsi.
"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemenakertrans tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan TKI di luar negeri," ucap Cak Imin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/9).
"Sistem proteksi inilah yang sedang diselidiki KPK dengan tersangka mantan Dirjen dkk," sambungnya.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, dirinya telah memberikan semua informasi yang diketahuinya saat itu. Saat peristiwa rasuah itu terjadi, Cak Imin tengah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker).
"Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, jadi insya Allah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan," ucap Cak Imin.
Oleh karena itu, Cak Imin mengharapkan informasi yang diberikan dapat membantu proses penyidikan KPK, terkait pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut. Ia tak menjelaskan lebih rinci, berapa banyak pertanyaan yang disampaikan tim penyidik kepadanya.
"Semoga KPK bisa cepat dan tuntas tangani kasus korupsi," pungkas Cak Imin.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
