JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil cawapres Abdul Muhaimin Iskandar dinilai sangat politis. Mengingat kasus tersebut kembali ramai usai pria yang akrab disapa Cak Imin itu mendeklarasikan sebagai cawapres Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Masyarakat Santri Nusantara (Formas NU) Ahmad Rouf Qusyairi, di Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Ini benar benar aneh dan semakin menguatkan dugaan orang selama ini bahwa KPK nampaknya sekarang ini sudah menjadi alat politik kelompok tertentu," kata dia.

Menurut pria yang disapa Gus Rouf, dua hari setelah dideklarasikan sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan, kasus tersebut kembali ramai. Apalagi kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja itu terjadi pada 2012 ketika lembaga itu dipimpin Muhaimin Iskandar pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kasus ini terjadi 2012 yang lalu, artinya sudah 10 tahun lebih tidak diurus. Lalu, kenapa baru sekarang diurus kembali setelah menjelang momen pemilu, apa dasarnya," ujarnya.

Karena itu, KPK diminta lebih profesional dan berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam menangani kasus tersebut.

"Kalau cara-cara KPK yang melakukan tebang pilih ini terus menjadi polanya dalam bekerja, maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat akan turun," tegasnya.

Seperti diketahui, Cak Imin sempat menjabat sebagai Menakertrans saat kasus ini bergulir. Dalam kasus ini, KPK berhasil menjerat dua penyelenggara negara sebegai tersangka. Keduanya ialah, bekas Direktorat Jendral Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddien Malik, dan mantan anggota Banggar DPR Charles Jones Mesang.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat 12 orang tersangka. Satu di antaranya, bekas anggota DPR fraksi PKB, Musa Zainuddin. Paling hot adalah perkara kardus durian karena pernah diungkap dalam persidangan pada 2012.

Sumber: Pojoksatu.id
Editor: Edwar Yaman