PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan dalam waktu dekat menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Kuala Kampar. Sidak untuk melihat dan meninjau langsung ketersediaan produksi beras penyalai.
''Khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun 2023. Sehingga kondisi ini tidak dikhawatirkan masyarakat terkait kelangkaan beras dan juga lonjakan harganya,'' ujar Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin SH kepada Riau Pos, Rabu (15/2).
Apalagi saat ini, lanjut Baharudin, beras dari daerah lumbung padi Negeri Seiya Sekata ini (Kuala Kampar), diperuntukkan bagi ASN dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.
''Ya, ini akan segera kita koordinasikan dengan Komisi II DPRD Pelalawan. Sehingga, kita dapat kejelasan data produksi, ketersediaan stok dan segala informasi terkait beras penyalai ini menjelang Ramadan tiba. Dan yang paling utama, kita dapat memastikan ini memang beras Penyalai. Sehingga tidak ada dugaan ataupun pertanyaan soal beras Penyalai ini,'' terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Kabupaten Pelalawan Zulkifli melalui Sekretaris Tengku Nahar SP menyambut baik dengan sidak yang dilakukan oleh pihak DPRD Pelalawan.
''Jika data dari kami, produksi dan ketersediaan stok beras penyalai sangat mencukupi dari luasan lahan 4.700 hektare dengan perkiraan 1 hektare dapat menghasil 3 ton beras. Ditambah ada sebagian lahan yang sudah bisa 2 kali panen dalam setahun,'' paparnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Tuah Sekata, Tengku Efrisyah Putra atau akrab dipanggil Tengku Putra. Dikatakannya, mereka juga menyambut baik dan siap mendampingi DPRD Pelalawan untuk melakukan sidak ke Kuala Kampar.
''Intinya, kita tidak mungkin mengambil beras lain selain beras Penyalai. Karena kita berniat memperomosikan beras Penyalai ini ke tingkat nasional hingga internasional. Bahkan saat ini stok beras Penyalai aman untuk 1 tahun ke depan dengan total sebanyak 140 ton di gudang kita. Itupun belum semua diambil dari gudang-gudang beras di Kuala Kampar,'' ujarnya.
Terkait soal peruntukan bagi ASN dan honor, sambung Tengku Putra, belum direalisasikan oleh semua OPD. ''Karena belum semua OPD menyerahkan data ASN dan honorernya. Makanya kebutuhan kurang dari 10 ton per bulan yang seharusnya lebih dari itu,'' tutupnya.(zed)
Laporan Muhammad Amin Amran, Pangkalankerinci
