PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memimpin rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pekanbaru, Senin (30/1). Rapat membahas secara mendalam beberapa isu strategis terkait Kota Pekanbaru. Di antaranya masalah HIV/AIDS, LGBT, dan inflasi.
Rapat Pj Wako Pekanbaru dengan Forkopimda Kota Pekanbaru ini digelar di Ballroom Lantai VI Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya. Rapat ini turut dihadiri oleh pihak Polresta Pekanbaru, Kodim 0301, kejaksaan, pimpinan DPRD, MUI, hingga kepala OPD dan camat se-Pekanbaru.
Isu mengenai peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru menjadi yang pertama dibahas. Muflihun menaruh perhatian khusus kepada permasalahan tersebut.
''Kami telah menginstruksikan kepada Diskes Pekanbaru serta beberapa OPD terkait lainnya untuk mulai memetakan permasalahan tersebut. Sebagai langkah awal kita tentu akan bergerak ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan menggerakkan ibu-ibu PKK untuk menggelar sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya HIV/AIDS. Kita juga ingin menjauhkan Kota Pekanbaru dari pergaulan bebas dan perilaku LGBT,'' urai Pj Wako.
Dia melanjutkan, karena belum teredukasi dengan baik, beberapa masyarakat Pekanbaru cenderung menjauhi para penderita HIV dan AIDS. Sehingga hal ini menjadi beban tersendiri dalam menanggulangi permasalahan tersebut di Kota Pekanbaru.
Hal ini juga diungkapkan Kepala Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy. ''Kami tak bisa mengungkap data penderita HIV dan AIDS untuk sekarang oleh data dari hasil wawancara dan pengaduan ke Diskes Pekanbaru saja. Jika data disebar para penderita akan lari. Sehingga Diskes sulit untuk memetakan dan memberi solusi penyembuhan bagi para penderita penyakit tersebut,'' ungkap dr Bob, begitu Kadiskes Pekanbaru itu karib disapa.
Diskes Pekanbaru segera akan menggelar sosialisasi terkait HIV dan AIDS kepada masyarakat. Selain itu, Diskes juga telah menyiapkan psikolog dan tindakan penyembuhan lainnya kepada mereka yang telah tercemar dengan perilaku LGBT dan seks bebas.
Selanjutnya, forum ini juga membahas penegakan perda yang berkaitan dengan ketertiban umum. Dalam hal ini, Pj Wako Pekanbaru meminta Satpol PP Pekanbaru saling berkoordinasi dengan pihak polresta, kodim dan kejaksaan untuk menindak masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
''Ini kita tindak sesuai perda, tipiring atau denda,'' tegas Pj Wako lagi.
Untuk isu selanjutnya yang dibahas, mengenai pencegahan inflasi dan beberapa solusi untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok di Kota Pekanbaru. ''Mari kita bersama-sama mencegah pungli oleh pihak tidak bertanggung jawab di pasar-pasar Pekanbaru. Kami sudah banyak dapat aduan dari pedagang atau kami temukan sendiri. Salah satunya, adanya retribusi keamanan dan retribusi ilegal lainnya. Kasihan para pedagang. Ini juga berdampak kepada harga barang yang akan naik. Jadi kami minta pihak keamanan, baik polisi, TNI dan Satpol PP bekerja sama untuk mengatasi pungli tersebut,'' imbaunya.
Lebih lanjut, Pj Wako minta Disperindag untuk mengatur kerja sama atau MoU dengan pihak distributor bahan pokok. ''Contoh kita petakan dulu tonase keperluan pokok di Pekanbaru, distributor bisa menyediakan berapa persennya. Nanti para distributor yang telah menjalin MoU dengan kita, BBM-nya akan kita subsidi. Asalkan bahan pokok tersebut memang dijual di Pekanbaru dan tidak dibawa lagi ke tempat lain,'' sebutnya.
Ditambahkan Muflihun, dirinya sudah meminta Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Pekanbaru untuk berkoordinasi dengan camat serta lurah mencari lahan kosong di Pekanbaru. Nantinya, lahan kosong tersebut dimanfaatkan untuk gerakan tanam cabai dan bahan pokok lainnya. ''Tapi tak hanya sekadar tanam saja. Kami minta PPL Distankan untuk mendampingi petani kita hingga masa panen. Kita edukasi petani kita, jangan hanya tanam saja, tapi harus kita dampingi sampai menuai hasilnya,'' singkatnya.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Kota
