PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Pemerintah Kota Pekanbaru bersama BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru meluncurkan Progam Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, di Rumah Sakit Daerah Madani, Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Bina Widya, Jumat (28/7/2023).
Program kesehatan yang diresmikan langsung oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama Kadiskes Provinsi Riau Zainal Arifin, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Dr dr Mahlil Ruby, Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan Riau Kepri Eddy Sulistijanto Hadie, Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution, serta Forkopimda Kota Pekanbaru ditandai dengan penekanan tombol sirine.
Menurut Muflihun, dengan diluncurkannya Progam Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini warga Pekanbaru cukup menunjukkan KTP untuk bisa mengakses layanan kesehatan.
Di mana, mereka yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan bisa berobat secara gratis di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada hanya dengan KTP.
"Bapak presiden mengarahkan para kepala daerah untuk memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat. Kami berupaya untuk mencanangkan UHC ini di Pekanbaru," ujar Muflihun.
Dalam layanan ini terdapat 114 jenis layanan kesehatan yang dibantu pemerintah kota. Program ini sebagai upaya pemerintah kota untuk memenuhi pelayanan dasar bagi penduduk Pekanbaru.
"Saya berharap pasca dilaunching program jaminan kesehatan ini bisa berjalan maksimal memberi pelayanan kepada masyarakat. Beri kemudahan bagi warga Kota Pekanbaru untuk melaksanakan berobat secara gratis," tuturnya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan, dengan launching Universal Health Coverage (UHC) Kota Pekanbaru atau yang dikenal dengan Jaminan kesehatan Pekanbaru Bertuah menjadi kabupaten/kota ketujuh di Provinsi Riau yang telah memiliki layanan UHC.
Di mana sebelumnya terdapat Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Indragiri Hulu.
Selain itu, UHC tidak hanya mengenai cakupan kepesertaan semata, melainkan juga memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang efektif, serta penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas untuk menghasilkan outcomes peningkatan terhadap kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Untuk itu, peran serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota, swasta, dan segenap elemen pemerintah serta komponen masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan UHC yang komprehensif.
"Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian kepesertaan UHC di Kota Pekanbaru per 1 Juli 2023 dengan cakupan kepesertaan di 96,08 persen yang setara dengan 1.063.889 jiwa. Hal ini merupakan wujud nyata pemerintah kota yang hadir memastikan kesehatan masyarakat dengan membiayai sebanyak 83.207 jiwa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota dan 85.998 jiwa melalui budget sharing dengan Pemerintah Provinsi Riau," papar Mahlil.
Laporan: Prapti Dwi Lestari (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
