PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Rangkaian kegiatan Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau resmi dimulai, Senin (25/9). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar di Halaman Kantor Gubernur Riau.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya mengatakan, Roadshow Bus KPK di Provinsi Riau ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan korupsi. Mulai dari pelajar hingga para aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Riau.
“Sosialisasi ini kami berikan tidak hanya kepada para aparatur sipil negara, tapi juga bagi para pelajar. Harapannya para pelajar sejak dini paham terkait upaya pencegahan korupsi,” katanya, Senin (25/9).
Bagi para aparatur sipil negara dan juga pejabat pemerintah, pihaknya mengingatkan untuk menjauhi perilaku korupsi, meksipun tidak ada KPK. “Jangan sampai berpikir mau korupsi karena jauh dari KPK. Sekarang KPK ada di mana-mana sebab masyarakat juga merupakan bagian dari KPK,” sebutnya.
Bagi masyarakat yang mengetahui ada indikasi kegiatan korupsi, saat ini juga dapat melaporkan dengan sistem whistle blower system (WBS) dan akan ditindaklanjuti. “Untuk di Provinsi Riau, whistle blower system juga sudah resmi di-launching,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, korupsi bukan hanya tindakan kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga merugikan perekonomian sehingga banyak tujuan negara atau daerah tidak terwujud karena banyaknya kasus korupsi.
“Untuk itu pemberantasan tindakan korupsi perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan,” kata Gubri Syamsuar.
Gubri menambahkan, upaya pemberantasan tindakan korupsi tidak efektif berhasil guna dan berdaya guna tanpa dukungan, peran serta masyarakat, dan segenap elemen masyarakat, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok perempuan.
Mantan Bupati Siak dua periode itu menjelaskan bahwa Roadshow Bus KPK 2023 ini juga sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran antikorupsi. Roadshow Bus KPK 2023 ini sekaligus pencanangan implementasi aplikasi WBS di Provinsi Riau.
Syamsuar menjelaskan bahwa pada tahun 2021 lalu Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam rangka WBS di Provinsi Riau. “WBS merupakan sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi Riau dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.(sol)
