.jpg)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memastikan program Universal Health Coverage (UHC) alias program pelayanan berobat gratis bagi warga Pekanbaru segera diluncurkan. Artinya, semua warga Pekanbaru yang punya KTP Pekanbaru bisa berobat gratis, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
”Semuanya sudah oke. Kami launching (UHC, red) 28 Juli ini, ya. Uang per 1 Juli sudah masuk. Sebelumnya, kami memang masih mencari regulasi persyaratan indikatornya. Jangan sampai kita luncurkan kemudian ada permasalahan di belakangnya,” ujar Uun, panggilan akrab Muflihun kepada Riau Pos, kemarin.
Lanjutnya, dengan berbagai persiapan yang cukup panjang, dan bahkan dirinya sampai melaksanakan studi banding di luar kota, Muflihun memastikan program UHC tersebut sudah dapat diaktifkan sehingga masyarakat Pekanbaru bisa mendapatkan manfaat berobat gratisnya.
”Jadi kemarin sudah studi banding kepala daerah kemarin ke Medan, sudah selesai. Jadi sudah bisa kami laksanakan launching itu,” tambah orang nomor satu di Kota Bertuah ini.
Dengan peluncuran UHC tersebut, lanjut Uun, nantinya hanya dengan menggunakan KTP, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan berobat gratis di setiap puskesmas dan rumah sakit.
Namun dia menegaskan agar pihak puskesmas dan rumah sakit juga ikut mendukung program UHC ini dengan mempersiapkan memberikan pelayanan itu dengan baik terhadap masyarakat yang berobat.
”Artinya puskesmas namanya, rumah sakit namanya, dia sudah tahu apa saja persyaratannya. Intinya kami ada niat baik untuk memberikan pelayanan berobat gratis kepada masyarakat Pekanbaru hanya dengan KTP. Kami sudah memberikan niat baik ini, pelayanan juga harus siap,” tambahnya.
Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, dr Zaini Rizaldy menyebutkan bahwa launching UHC ini dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru.
”Karena kami juga ingin mempromosikan RSD Madani, agar masyarakat cukup berobat ke rumah sakit Madani, tidak jauh-jauh lagi,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menganggarkan Rp10 miliar untuk mendukung UHC tahun 2023. Dia menyebutkan, anggaran untuk mendukung UHC ini bakal masuk dalam APBD Perubahan tahun 2023.
Program ini tidak hanya ditopang oleh APBD saja, tapi juga konsolidasi anggaran dengan Pemerintah Provinsi Riau. Saat ini jaminan kesehatan di Kota Pekanbaru sudah mencapai 98 persen. Upaya tersebut merupakan kolaborasi pemerintah kota dengan BPJS Kesehatan. Sekitar 98 persen sudah UHC, kepesertaan BPJS Kesehatan aktif sudah 75 persen.
Saat ini sedang disusun kriteria masyarakat yang dapat berobat hanya dengan KTP. Pasien yang berhak tentu masyarakat yang menjadi penerima bantuan iuran atau PBI.
Program UHC ini sudah menjalani serangkaian tahapan mulai dari validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian pemadanan data kependudukan dan catatan sipil yang belum terbaca.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, PEKANBARU
