RIAUPOS.CO (RIAUPOS.CO) - Nasib para pegawai honorer di lingkungan Pemko Pekanbaru akan ditentukan akhir tahun ini atau di bulan November 2023. Apakah ke depan kontrak kerja mereka akan diputus oleh Pemko Pekanbaru atau akan ada perpanjangan dengan perubahan sistem menjadi pegawai outsourcing.
Terkait nasib pegawai honorer yang belum jelas tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengaku selalu mengikuti perkembangannya sampai sekarang. Namun sampai sekarang masih belum ada perkembangan terkait nasib honorer apakah akan diputus kontrak atau ada kebijakan hal lainnya.
”Belum ada,” ujar Uun, panggilan akrab Muflihun kepada Riau Pos, kemarin.
Muflihun tidak menjelaskan secara rinci terkait wacana pemerintah pusat yang meniadakan pegawai honorer sampai akhir tahun ini. Sementara, Plt Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru Fabillah Sandy kepada Riau Pos menyebutkan, nasib para honorer tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sampai saat ini pihak masih menunggu instruksi pemerintah pusat.
”Sifatnya masih menunggu pemerintah pusat ya, sampai sekarang belum ada ya,” ujar Fabillah Sandy.
Penghapusan pegawai honorer tersebut telah membuat resah dan gelisah para pegawai honorer yang bertugas di lingkungan Pemko Pekanbaru. Sebagian berharap kebijakan tersebut batal diterapkan. Sebagian honorer lagi hanya pasrah saja.
Hal itu seperti yang disampaikan Indra pegawai honorer di salah satu OPD Pemko Pekanbaru. Dia hanya pasrah saja dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus pegawai non-ASN mulai akhir tahun ini.
”Gak tahulah seperti apa nasib kami, apakah dipecat atau di-outsourcing-kan. Kami juga sudah resah dan gelisa menunggu November ini. Mudah-mudahan tak jadi diberlakukan,” terang Indra.
Hal senada diungkap Yudi. Guru honorer yang sudah bertugas mengajar di salah satu SD negeri di Pekanbaru ini merasa sedih karena nasibnya masih belum jelas. ”Sudah bertahun-tahun menjadi guru dan mengajar, namun tak masuk guru PPPK. Sedangkan November ini honorer akan dihapuskan. Bingung juga akan seperti apa nasibnya nanti,” tambah Yudi.
Namun sebagian honorer merasa yakin penghapusan honorer tidak bakal terealisasi. ”Coba bayangkan saja, ribuan honorer pemko termasuk guru diputus kontraknya, maka akan banyak pengangguran dan banyak sekolah yang kekurangan guru. Begitu juga pegawai di pemko kan yang banyak kerja pegawai honorer tentu berdampak pada pelayanannya,” tambah Sarman pegawai honorer pemko lainnya.(ilo)
