PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pencopotan Hendra Afriadi dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dipastikan tidak mempengaruhi tahapan lelang pengangkutan sampah. Sampai saat ini proses lelang baru memasuki penyiapan dokumen lelang.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyebutkan, tahapan proses lelang pengangkutan sampah masih terus berjalan. Bahkan berbagai dokumen telah dimatangkan. Targetnya sebelum akhir tahun sudah ada pemenang lelang pengangkutan sampah untuk dua zona.
”Lelang sampah sekarang sudah masuk tahapan penyiapan dokumen. Sekarang juga sedang pembahasan dengan Pokja, ya,” ujar Indra Pomi Nasution Rabu (20/12). Dokumen tersebut untuk mematangkan seluruh persiapan menjelang lelang.
Sekko menambahkan lelang pengangkutan sampah tersebut sampai setakat ini terus dimatangkan melalui rapat-tapat untuk pembahasan lebih rincinya. Sehingga rentang waktu antara satu atau dua hari ke depan sudah diumumkan.
”Kami sudah dapat laporan sedang dalam pembahasan-pembahasan. Mungkin dalam waktu dekat ini, akan kita umumkan. Dengan pola lelang elektronik (e-katalog), mungkin ini bisa lebih cepat. Lelang untuk dua paket zona satu dan zona dua,” tambahnya.
Sebelumnya, Muflihun memastikan untuk zona satu dan zona dua masih dengan sistem pengangkutan sampah dengan p hak ke-tiga. Sementara zona tiga sebagai uji coba pengangkutan sampah sistem swakelola yang tangani pihak kecamatan.
Adapun zona tiga tersebut meliputi Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat dan Kecamatan Rumbai Timur. Ketiga wilayah ini merupakan kecamatan pemekaran di Kota Pekanbaru.
”Kita terapkan di zona tiga ini. Jika berhasil, maka ke depan semua zonasi yang ada baru kita terapkan sistem swakelola seluruhnya,” ujar Muflihun.
Sistem swakelola, pengangkutan sampah dilakukan Pemko Pekanbaru, melalui kolaborasi antara RT, RW, kelurahan dan pihak kecamatan.
Orang nomor satu di Kota Bertuah ini, optimistis sistem swakelola yang bakal diterapkan di zona tiga dapat berhasil dengan baik. Kelak bisa menjadi perbandingan dengan sistem swastanisasi yang akan diterapkan di zona satu dan zona dua.
Kenapa tidak semua zonasi diterapkan dengan sistem swakelola. Muflihun beranggapan untuk melihat uji coba sistem swakelola di satu zona di Rumbai tersebut. Apakah lebih baik atau justru sebaliknya. Di samping itu juga lantaran keterbatasan anggaran Pemko Pekanbaru.
Untuk swakelola sama seperti pengangkutan secara mandiri oleh Pemko Pekanbaru. Sementara untuk pengadaan tambahan truk dan sebagainya, memerlukan anggaran tambahan hingga sebesar Rp20 miliar.
”Naiknya bisa mencapai Rp20 miliar, kita tidak ada uang. Jadi saya minta hari ini, sampelkan saja satu zona. Zona tiga di Rumbai itu swakelola ya. Dan dua zona lainnya masih lelang. Kalau berhasil di zona tiga itu, maka kita coba swakelola semua zona. Sementara jika menerapkan swakelola itu kita harus kembali melakukan pengadaan lagi, seperti mobilnya, truk dan lainnya. Itu luar biasa uangnya itu kita belum punya uangnya. Kalau APBD kita sudah normal maka kita akan cari regulasinya,” tutupnya.(ilo)
