PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Angka stunting di Kota Pekanbaru diyakini Pejabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bisa diturunkan dengan signifikan. Berbagai strategi disiapkan. Begitu pula, banyak pihak dan stakeholder diajak untuk terlibat.
Demikian disampaikan Pj Wako Pekanbaru Muflihun, Kamis (23/11). Dikatakannya, penurunan angka stunting merupakan program prioritas presiden. ”Kita siapkan berbagai langkah. Juga pelibatan banyak pihak untuk membantu. Termasuk sektor swasta,” jelas dia.
Untuk sektor swasta, dirinya beberapa waktu sudah melakukan penggalangan. ”Saya sudah kumpulkan. Saya sampaikan kepada perusahaan, saya tak minta uang, saya hanya minta CSR perusahaan tolong diarahkan untuk membantu masyarakat Pekanbaru, salah satunya untuk penanggulangan stunting,” ujar dia.
Di Pekanbaru, Pj Wako sudah dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) pada Maret lalu. Selain Muflihun, jajaran dibawahnya seperti Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Poni Nasution dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diangkat sebagai BAAS.
Dalam pada itu, jumlah kasus stunting di Kota Pekanbaru terus mengalami penurunan. Saat ini, jumlah balita stunting di Pekanbaru tinggal 208 orang.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru Muhammad Amin didampingi Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indah Rasuta menjelaskan, guna mengantisipasi tingginya risiko stunting di Kota Pekanbaru, pihaknya menargetkan angka prevalensi stunting terhadap anak di kota ini bisa turun mencapai lima persen pada tahun ini.
Selain itu, berdasarkan hasil pendataan sementara, dari 750 anak lewat Survei Kesehatan Indonesia hanya 28 anak mengalami stunting. Namun angka prevalensi dihitung oleh Kementerian Kesehatan RI setelah ada pemeriksaan menyeluruh.
Sebelumnya, angka prevalensi stunting di Kota Pekanbaru sempat naik pada tahun 2022 lalu. Angka prevalensi stunting saat itu 16,8 persen, sedangkan pada tahun 2021 angka prevalensi stunting 11,4 persen.
Pemerintah kota pun berupaya menurunkan angka prevalensi stunting untuk mencegah permasalahan lainnya dengan berbagai strategi disiapkan untuk mencegah stunting di antaranya mencegah remaja putri tidak anemia dengan memberikan pil penambah darah, lalu memberikan para calon pengantin nanti bisa memiliki sertifikat Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (elsimil).
Sementara itu, dari hasil pemantauan melalui Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat pada tahun 2022 tercatat 318 anak mengalami stunting, sedangkan pada tahun ini hingga September 2023 sudah turun jadi 203 anak.
Bahkan, dari dua data ini pihaknya semakin optimis, Kota Pekanbaru tingkat prevalensi stunting bisa turun di tahun 2023 ini.
Dimana berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pekanbaru di tahun 2023 ini prevalensi kasus stunting di Pekanbaru sudah dibawah 5 persen.
Saat ini jumlah balita stunting se-Kota Pekanbaru dari tahun ketahun terus mengalami penurunan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pekanbaru sejak tahun Desember 2022 berkisar 318 orang, 2023 Juni 243 orang, 2023 Juli 256 orang, 2023 Agustus 203, dan 2023 September 208 orang.
”Jadi penanganan stunting ini dilakukan dari hulu ke hilir bersama pihak diskes karena Disdalduk KB fokus pada penanganan keluarga resiko stunting dan Dinkes pada orang yang mengalami stunting,” katanya.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, berupa pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin, calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan keluarga berisiko stunting.
Di sinilah peran Tim Pendamping Keluarga, bidan dan juga tim PKK sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bimbingan pola asuh dan pola makan anak yang baik.
”Kami berupaya melalui program perubahan perilaku, agar orangtua bisa mengatur pola makan anak lebih bergizi. Anak-anak yang sehat dalam tumbuh kembang tentu menerima gizi seimbang. Adanya asupan gizi seimbang tentu dapat mencegah anak dari ancaman stunting,” jelasnya.
Selain itu, penanganan keluarga berisiko di Kota Pekanbaru pada di tahun 2021 berjumlah 70.594 keluarga, di 2022 penanganannya sudah mulai mengalami penurunan berkisar 50 persen menjadi 35.628 keluarga.
”Fokus kami adalah pada 35.628 keluarga ini yang terdiri dari setiap keluarga yang mempunyai remaja, ibu hamil dan calon pengantin yang mendapatkan pendampingan,” katanya.
Bahkan kini, pendampingan keluarga di Kota Pekanbaru sudah mencapai hampir 100 persen, di mana per tanggal 23 Oktober angka pendampingannya sudah mencapai 99,6 persen atau 35.487 pendampingan.
Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengadakan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kota Pekanbaru. Dimana program BAAS merupakan upaya mengeliminasi kasus stunting dan merupakan program BKKBN sebagai gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa guna mempercepat penurunan stunting dan menyasar langsung keluarga yang mempunyai anak berisiko stunting.
Para orang tua asuh terdiri dari berbagai kalangan baik institusi pemerintahan, perusahaan, dan stakeholder. Mereka secara aktif bersama-sama melakukan intervensi dan kontribusi untuk terlibat aktif memberikan bantuan penanganan stunting di Kota Bertuah seperti susu, beras, telur dan lain sebagainya dengan nilai Rp500 ribu per bulan. Bantuan akan diberikan selama 6 bulan, berarti Rp3 juta selama 6 bulan.(ali)
